Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum mengetahui secara detail terkait Program Bela Negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, dia memastikan bahwa program itu bukanlah wajib militer.
"Hanya mencoba membuat anak-anak muda lebih disiplin. Untuk undang-undangnya saya enggak tahu detailnya, nomor UU berapa, saya belum lihat secara utuh. Bukan wajib militer intinya," kata Luhut usai rapat di Badan Anggaran DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Selain itu, Luhut juga mengaku belum mengetahui kapan sesungguhnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan program yang ditargetkan diikuti 100 juta rakyat tersebut.
"Nanti saya cek. Terus terang saya belum baca utuh," ujar dia.
Luhut menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemenhan untuk membicarakan lebih jauh program bela negara tersebut. Dalam pertemuan nantinya, kata dia, akan turut pula membahas anggaran untuk membiayai bela negara.
"Nanti Kamis atau Jumat depan Kemenhan briefing ke saya," tandas Luhut.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berencana merekrut 100 juta kader untuk program bela negara yang akan dimulai akhir tahun 2015. Program bela negara yang akan dijalankan kementeriannya berbeda dengan wajib militer. Pihaknya juga mewacanakan adanya kurikulum bela negara untuk pendidikan mulai dari taman kanak-kanak. (Ron/Ado)
Menko Polhukam: Bela Negara untuk Mendisiplinkan Anak Muda
Luhut menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemenhan dalam waktu dekat ini.
Advertisement