Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla genap berusia setahun pada Oktober ini. Sebagai bagian dari Kabinet Kerja, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, salah satu agenda quickwin atau agenda prioritas yang menjadi fokus kementeriannya adalah melakukan verifikasi dan validasi jumlah anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran.
"Kami baru selesai menandatangani MoU atau nota kesepahaman dengan 7 kementerian dan lembaga, tapi tim sudah jalan untuk melakukan pemetaan di seluruh Kabupaten atau Kota," jelas Khofifah usai memberi ceramah Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1437 Hijriah di GOR Tri Dharma PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (14/10/2015).
Khofifah menuturkan, kementeriannya akan mengevaluasi hasil quickwin akta kelahiran tersebut pada 20 Desember mendatang. Ia berharap target setengah dari 43 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran akan terdata di Kemensos, dapat tercapai di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) itu.
"Kami akan lihat nanti 20 Desember. Nanti kita akan coba evaluasi pada saat HKSN. Kita sama-sama ingin melihat bagaimana quickwin akta kelahiran. Karena dari 86 juta anak Indonesia, 43 juta tidak punya akta kelahiran," terang Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama ini.
Khofifah menuturkan, akta kelahiran adalah pintu masuk anak bangsa untuk meraih cita-citanya. Karena dengan tidak adanya akta kelahiran, anak akan kehilangan hak-hak mereka. Antara lain tidak diterima di sekolah negeri, tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak bisa menjadi anggota TNI-Polri.
"Menyiapkan akta kelahiran bagi anak-anak itu menjadi pintu masuk bagi harapan besar mereka ke depan. Kalau dia tidak punya akta, maka harapan untuk bisa sekolah negeri tidak bisa, kalau mau jadi PNS tidak bisa, jadi TNI Polri tidak bisa," tukas Khofifah. (Ron/Ali)
Setahun Kabinet Kerja, Mensos Fokus Data Anak Tak Berakta Lahir
Khofifah menuturkan, akta kelahiran adalah pintu masuk anak bangsa untuk meraih cita-citanya.
Advertisement