Pansus Pelindo II Gelar Rapat Perdana Besok

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket PT Pelindo II akan menggelar rapat perdana, Senin 19 Oktober 2015 besok. Pansus yang diketuai politisi perempuan PDIP Rieke Diah Pitaloka itu, rencananya akan merumuskan sekaligus memutuskan langkah strategis dalam kasus tersebut.

Rieke akan didampingi tiga wakil ketua yakni Teguh Juwarno (Fraksi PAN), Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar), dan Desmond Djunaedi Mahesa (Fraksi Gerindra).

Aziz mengungkapkan, beberapa hal yang akan jadi titik tekan dalam Pansus Pelindo II di antaranya, perpanjangan kontrak, penjualan lapak, perlakuan semena-mena pada karyawan dan dwelling time.

"Proses Pansus Pelindo II akan dibuat secara terbuka agar masyarakat bisa ikut memantau pansus tersebut. Sejumlah titik persoalan juga anak dibahas tuntas," ujar Aziz dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/05/2015).

Aziz melanjutkan, berbagai persoalan krusial terkait PT Pelindo II akan dibahas tuntas secara transparan dalam pansus tersebut.

"Yang namanya pansus, ya menggali fakta-fakta yang mempunyai nilai kebenaran. Itu mencakup persoalan ekonomi, hukum, hingga sosial budaya," jelas Ketua Komisi III DPR itu.

Aziz juga mendukung pernyataan pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja, yang meminta DPR tidak terjebak persoalan politik agar pembenahan hukum dan ekonomi di PT Pelindo II berjalan optimal.

Bagja sebelumnya menuturkan, Pansus Pelindo II harus fokus pada penyelesaian persoalan hukum dan ekonomi. Menurut dia, jika pansus tersebut dijadikan alat politik oleh sekelompok elit, tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan dwelling time tidak akan tercapai.

"Ini tidak boleh ditarik ke ranah politik. Pansus harus fokus pada pengumpulkan fakta dan mencari akar permasalahan, serta solusinya. Jangan digunakan untuk 'menarget' orang atau kelompok tertentu, karena tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya," ujar Bagja.

Selain merusak stabilitas politik, lanjut dia, nuansa politik yang sangat kental juga dikhawatirkan bisa berimbas pada persoalan ekonomi. Kepercayaan dunia usaha dari luar maupun dalam negeri akan menurun, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan.

"Melihat potensi masalah yang ada, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini. Sinergi pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tak merusak iklim ekonomi," tegas Bagja. (Dms/Sun)