Tak Semua Puas Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - "Tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Bahwa ada ketidakpuasan pasti terjadi."

Itulah ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyikapi  setahun pemerintahan Jokowi-JK,  di Kantor Wakil Istana, Jakarta, 20 Oktober 2015.

JK mengatakan, tidak semua masyarakat di Indonesia bisa dipuaskan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Dia mencontohkan kebijakan memangkas subsidi BBM yang menimbulkan protes dari sebagian masyarakat. Namun, rasa tidak suka atas suatu kebijakan tidak bisa menjadi penghalang pemerintah.

"Tahun pertama memang waktunya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak semua suka seperti kenaikan BBM. Pasti akan protes seperti itu. Begitu juga situasi ekonomi yang di luar kendali kita karena masalah luar," tutur dia.

"Semuanya menjadi suatu perhatian kita, tapi tidak berarti mengubah kebijakan," tambah JK.

Terkait dengan evaluasi setahun pemerintahan, JK menuturkan kondisi relatif terkendali, hanya masalah ekonomi yang menjadi sorotan utama. Ia memastikan pemerintah berusaha mati-matian membawa Indonesia tidak masuk dalam krisis ekonomi.

"‎Kalau kita bicara bidang politik setahun ini oke bagus. Stabil nih. Kalau bicara keamanan relatif baik, tidak dibanding dengan banyak negara. Sosial juga saya kira. Ya mungkin ada letupan satu dua, tapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya. Kalau soal ekonomi kita tahu semua bermasalah," tandas JK.

Lembaga survei Poltracking dan Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) merilis hasil survei terkait setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kedua lembaga survei itu secara umum menilai kondisi pemerintahan tidak mengalami perubahan.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan, ‎selama setahun pemerintahan, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara umum tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung negatif‎.

Data hasil survei SMRC, 41 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding tahun lalu. Hanya 22 persen yang menyatakan lebih baik.

SMRC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara acak, dengan metode multistage random sampling. Dari jumlah tersebut, responden yang dapat diwawancarai secara valid 1.027 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan selama 7-13 Oktober 2015. Adapun, margin of error atau tingkat kesalahan survei tersebut 3,1 persen.

‎Sementara, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menuturkan, dari hasil survei setahun pemerintahan Jokowi-JK, kondisi Indonesia mengalami stagnasi.

Hasil surveinya, 42,32 persen publik berpendapat demikian. Survei itu dilakukan pada 7-14 Oktober 2015, dengan jumlah responden 1.200 orang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, survei tersebut cenderung bernuansa negatif, karena dilakukan saat pemerintah sedang menghadapi sejumlah masalah.

"‎Hari ini ada beberapa survei yang dilakukan ketika katakanlah asap sedang jadi problem. Kemudian currency rupiah ketika itu Rp 14.500-14.600. Dengan kondisi seperti itu, pasti respondennya memberikan penilaian yang kurang baik," kata Pramono Anung, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 20 Oktober.

"‎Kalau dibaca, beberapa survei itu betul-betul dilakukan pada saat akhir September atau awal Oktober, ketika benar-benar pemerintah tengah menghadapi persoalan asap dan currency serta berbagai persoalan lainnya," tambah dia.

Pramono mengatakan, terkait melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan solusi dengan menerbitkan 4 paket kebijakan ekonomi. Hal tersebut sudah memberikan hasil, terbukti dengan menguatnya rupiah dan inflasi yang menurun.

"‎Saya yakin kondisi hari ini pasti akan berbeda. Jadi yang namanya survei atau apa pun dilakukan kan pada saat itu‎," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Pemerintah, lanjut Pramono, terus berusaha mengatasi masalah-masalah dalam negeri yang terus bermunculan. "‎Kami meyakini kita akan segera bisa menyelesaikan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi," tandas Pramono.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, setahun pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak berkutat pada pembangunan fondasi dan pembenahan. Menurut dia, banyak hal yang harus diperbaiki, seperti memperbaiki kondisi perekonomian dan birokrasi agar menjadi lebih efisien.

"Pertama misalnya inefisiensi ekonomi kita pangkas, subsidi BBM misalnya. Kemudian birokrasi panjang perizinan rumit ini kita rencanakan," ujar Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2015.‎

Dia menambahkan, banyak persoalan yang belum bisa diatasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi karena warisan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, hal yang harus ditekankan yaitu mengubah arah pembangunan sesuai visi dan misi pemerintah saat ini.

"Ada keadaan warisan-warisan masa lalu dan keadaan ekonomi global. Kemudian konsolidasi politik, birokrasi, dan pembangunan infrastruktur sekaligus mengubah cara berpikir, revolusi mental dan tahun ini kita coba arahkan pembangunan ke depan yang memperkuat lagi industrialisasi," kata dia.

Teten mencontohkan swasembada pangan yang belum bisa diwujudkan dalam satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Penyebabnya, ujar Teten, lebih banyak karena 25 persen irigasi rusak, terdapat permasalahan dalam subsidi bibit, waduk yang sudah tak pernah lagi dibangun, hingga penyusutan lahan.

"Tahun ini memang tahun sulit tapi kita gunakan untuk membangun fondasi. Tahun ini memang belum panen," kata Teten.
Selain itu, terhambatnya pembangunan selama satu tahun pemerintahan saat ini karena kebijakan pemerintah sebelumnya yang terlalu ketergantungan dengan impor.

"Ini problem yang kita harus hadapi. Ada masa-masa di mana ketika pendapatan ekspor komoditas primer dan bahan baku harganya tinggi kita lupakan pembangunan industrialisasi. Kita tergantung pada namanya impor. Impor bahan baku industri, sehingga ekonomi Indonesia rentan terhadap perubahan global," papar Teten.

Isu Perombakan Kabinet Jilid II

Setahun pemerintahan Jokowi-JK juga dibayangi isu perombakan kabinet atau reshuffle. Wacana reshuffle jilid II mencuat setelah PAN mendukung pemerintah. Partai pimpinan Zulkifli Hasan ini dikabarkan telah menyodorkan sejumlah nama ke pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum membicarakan soal perombakan kabinet jilid II.

"Belum pernah dibicarakan sama sekali (reshuffle kabinet)," kata JK, Jakarta, Senin 19 Oktober.

Saat ditanya tentang perombakan kabinet, JK terlihat kaget mendengar hal itu. Namun, ia menjelaskan perombakan kabinet tergantung hasil evaluasi yang dilakukan setiap satu tahun.

"‎Tergantung evaluasi untuk performa kabinet ke depan tentu waktu dievaluasi setahun-setahun. Kok dia (Sofyan Djalil) dengar, saya tidak dengar, gimana ini," kata dia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pendukung utama pemerintah tak mau ambil pusing soal isu reshuffle jilid II.  Menurut politikus PDIP Arteria Dahlan, partainya menyerahkan soal perombakan kabinet kepada Jokowi-JK.

"Kami diajarkan (partai) disiplin untuk menghormati hak prerogatif presiden. Itulah fatsun politik PDIP sekaligus kesadaran moral dan etika kami," ujar Arteria kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa 20 Oktober.

Arteria berharap keputusan reshuffle nanti adalah murni keputusan presiden Jokowi, yang dilaksanakan secara transparan, terukur dan alasan rasional yang mudah dipahami oleh publik.

Menurut dia, seandainya ada perombakan kabinet, harus dipertimbangkan secara cermat, bijak dan hati-hati. Kemudian, harus dapat membangun optimisme publik.

"Saya yakinlah dengan perspektif Presiden Jokowi, di mana reshuffle kemarin lumayan sukses. Beliau pendengar yang baik, tapi juga eksekutor yang mumpuni," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto‎ Kristianto memperingatkan kepada para anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri untuk tidak 'bermain-main' dalam bekerja. Terutama, tidak menciptakan kondisi yang tidak kondusif di tubuh pemerintah.

"Pada prinsipnya jangan sampai ada menteri yang justru tidak menciptakan kondisi yang kondusif dalam pemerintahan. Juga jangan sampai ada menteri-menteri yang mengambil garis kebijakan politik dan ekonomi yang berbeda dengan presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 20 Oktober.

Hasto menjelaskan, perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi yang tahu bagaimana kualitas dan kinerja para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.

‎"Sebetulnya bagi kami reshuffle adalah hak presiden. Jadi hanya presiden yang tahu," kata Hasto.

PDIP, kata Hasto, sebagai partai pengusung pemerintah wilayahnya hanya sekadar memberi saran, karena partai juga menginginkan agar Presiden Jokowi bisa mengambil pertimbangan masak-masak dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menepis kabar partainya telah menyodorkan sejumlah nama untuk menteri. Menurut dia, perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Kata siapa? Tidak ada. Kalau yang namanya reshuffle itu hak prerogatif Presiden," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Oktober.

Ketua MPR itu justru balik bertanya terkait isu rencana reshuffle jilid II. Dia mengaku belum pernah membahas kursi menteri dalam internal PAN.‎ "Kata siapa? Tanya sama yang bilang reshuffle," tandas Zulkifli.

PAN sebelumnya dikabarkan menyerahkan 5 nama kadernya kepada Presiden Jokowi‎ untuk dipersiapkan menjadi calon menteri. Kelima nama tersebut adalah Taufik Kurniawan, Hanafi Rais, Didik Rachbini, Asman Abnur, dan Eddy Soeparno.

Sikap Parlemen

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari ini genap berusia 1 tahun. Ketua DPR Setya Novanto menilai, kerja nyata yang dilakukan Jokowi-JK adalah dalam hal paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Paket tersebut dinilai memudahkan bagi pelaku usaha atau investor.

"Tentu memberikan harapan besar dengan paket-paketnya dan para investor asing dan golongan ekonomi lemah berikan dampak besar terhadap kontribusi ekonomi kita. Ini suatu kegembiraan bagi investor dengan paket yang memudahkan sistem," ujar Setya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2015.

Untuk itu, politikus Partai Golkar ini berharap, kerja sama yang baik antara DPR dan pemerintah bisa terus‎ berlanjut.

"Kita harapkan DPR dan pemerintah terus bekerja sama dengan baik dan tentu DPR tetap melakukan fungsi pengawasan, monitoring dan budgeting untuk tingkatkan keadaan yang lebih baik," harap Setya Novanto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, dalam setahun Jokowi-JK telah menunjukan kemajuan dalam beberapa hal. Utamanya, dalam hal penegakan hukum.

"Saya ucapkan selamat, sukses buat 1 tahun pemerintah  Jokowi. Saya kasih nilai 8 terutama bidang hukum,"  kata Ruhut di Gedung DPR.

Ruhut menjelaskan, Jokowi-JK dilantik ketika DPR sedang berpolemik karena perseteruan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam perebutan kursi Pemimpin DPR.

Hampir 6 bulan DPR tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni tidak bekerja baik dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, hal itu tidak mempengaruhi pemerintah.

"Jadi jujur saja, kita salut terhadap Pak Jokowi. Kenapa saya katakan salut. DPR ini 6 bulan berantakan tidak bisa bekerja, tapi pemerintah sanggup bekerja," jelas Ruhut.
 
Di sisi lain, konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pada saat penanganan kasus Komjen Budi Gunawan, ia melanjutkan, hal ini bukan suatu kegagalan penegakan hukum, melainkan hanya ulah oknum saja.

"KPK vs Polri, enggak itu oknum saja yang aneh-aneh.  Antara KPK - Polri pejabatnya sekarang mesra kok," ujar dia.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, visi dan misi jangka panjang yang telah dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK tidaklah tepat jika diukur secara jangka pendek, khususnya di bidang ekonomi.

Implementasi Nawacita Jokowi-JK menurut dia, telah diawali oleh presiden dengan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat bersamaan terjadi pelemahan ek‎onomi global.

"Di bidang ekonomi pada saat di mana terjadi pelemahan ekonomi dunia dan tekanan nilai tukar yang luar biasa, Indonesia masih bisa bertahan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif pada kisaran 4,7 persen," ujar Johnny.

"Ukuran-ukuran makro ekonomi kita lainnya seperti cadev, neraca perdagangan tingkat inflasi, GDP juga terbilang baik dan itu mampu menciptakan kepercayaan internasional akan daya tahan ekonomi kita," sambung Johnny.

Pemerintah, kata Anggota Komisi XI DPR itu, juga telah melakukan 4 paket kebijakan ekonomi yang juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli untuk mendorong konsumsi domestik.

Dalam bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) Nasdem menilai, banyak kemajuan yang diberikan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah harus tetap memperhatikan keadilan hukum termasuk tidak berkompromi terhadap kasus hukum, pelangaran dan penerapan hukum.

Hal itu dikatakan Johnny menanggapi adanya kasus Gayus Tambunan dalam pemberitaan yang dapat keluar dari penjara meski masih dalam masa penahanan.

"Sebagaimana kasus Gayus Tambunan yang terlihat keluar masuk (penjara)," ujar Jhonny.

Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, dalam menilai periode 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK, dibagi 2 semester.

Pada semester pertama, banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum dapat terealisasikan. Hal itu disebabkan karena permasalahan politik yang membuat hubungan antara DPR dengan pemerintah kurang baik.

"Yang pertama memang tidak banyak hal yang secara signifikan dikerjakan pemerintah karena persoalan-pesoalan politik dan hubungan yang kurang baik antara DPR dengan pemerintah," ujar Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu juga memandang, dalam merespons masalah bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, pemerintah tidak menyampaikan strategi yang jelas kepada publik.

Kendati demikian, Arsul mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-JK pada semester kedua, yang menurutnya lebih jelas membuat kebijakan-kebijakan baru untuk memperbaiki situasi ekonomi yang mengalami pelambatan global.

"Paket kebijakan ekonomi-fiskal yang sudah diluncurkan dalam 3 paket dan masih akan berlanjut adalah salah satu progress yang patut dicatat," ucap Arsul.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 1 tahun belum memuaskan masyarakat. Menurutnya, banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud.

"Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan,  1.000 desa daulat benih. Sudah 1 tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya." kata Fadli Zon.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, dalam 1 tahun ini malah sudah banyak janji yang dilanggar oleh Jokowi-JK. Hal ini disebabkan karena Jokowi-JK lebih mementingkan pendukungnya yang telah berjasa di pemilu presiden 2014.

"Jokowi janji tidak akan ada transaksi politik dalam pembagian kabinet, tapi fakta justru sebaliknya. Jokowi janji Jaksa Agung akan ditempati orang bukan dari parpol, faktanya malah diangkat dari kader partai. Berjanji membangun sistem birokrasi online dalam 2 minggu setelah dilantik, faktanya tak ada. Tidak akan mencabut subsidi BBM, faktanya subsidi dikurangi bahkan dicabut," papar Fadli.

Fadli menilai, 1 tahun ini hambatan pemerintah lebih karena faktor internal. Dia menganggap Jokowi-JK tak mempunyai kepemimpinan yang baik dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Situasi ini berujung pada pelemahan dan perlambatan ekonomi.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengusulkan agar pemerintahan  Jokowi-JK meniru amanat Presiden Soekarno tentang program pembangunan Semesta Berencana, agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras.

"Kalau bisa seperti Bung Karno, dulu ada yang namanya Semesta Berencana (program pembangunan)," kata Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurut Zulkifli, saat ini masing-masing pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tak memiliki program dan visi-misi sendiri-sendiri. Oleh karena itu dia mengusulkan agar pemerintah merumuskan visi jangka panjang program pembangunan.

"Jadi jangan bupati bikin visi sendiri, gubernur sendiri, pemerintah pusat sendiri, masing-masing bikin program," ujar dia.

Zulkifli juga meminta pemerintahan Jokowi-JK di 1 tahun masa kepemimpinannya terus memperkuat persaudaraan serta nilai-nilai kebangsaan untuk menghindari terjadinya peristiwa seperti di Tolikara dan Aceh Singkil.

"Soal persaudaraan kebangsaan yang mulai rapuh, jangan sampai lagi terjadi kasus seperti di Tolikara dan Aceh Singkil," imbuh Ketua Umum DPP PAN itu.

Selain itu, Zulkifli juga mendorong agar semua partai politik pendukung pemerintah bisa semakin solid untuk membantu kinerja pemerintah.‎ "Pemerintah juga perlu memperkuat soliditas partai-partai pendukung pemerintah yang berada di kabinet," pungkas Zulkifli Hasan. (Ron/Ado)*