Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada yang dengan salah persepsi masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Hal itu akibat kampanye yang salah, yang biasanya dilakukan dalam kampanye presiden maupun kampanye gubernur.
"Persepsinya, semua yang sakit nanti ditanggung dengan cepat oleh negara atau pemerintah. Ini saya pikir mulai berbahaya. Apalagi pada saat kampanye gubernur dan presiden ngomongnya gratis pengobatan," kata JK, di Kementerian Kesehatan, J‎akarta, Rabu (21/10/2015).
Menurut JK kalau persepsinya seperti ini, sehebat apapun dana yang diberikan akan habis. Karena persepsi yang muncul di masyrakat adalah, pokoknya kalau sakit dijamin pemerintah. Sakit apapun.
JK menuturkan, pejabat dan masyarakat seharusnya paham ‎hal utama adalah menjaga kesehatan, bukan mengobati. Bila kampanye yang salah ini tidak dihentikan, maka Indonesia bisa saja seperti Yunani yang memiliki masalah dana sosial.
"Salah satu yang sebabkan Yunani bangkrut itu karena tinggi biaya sosial. Saya setuju dan dorong, kita rubah pikiran jadi hidup sehat bukan segala macam penyakit ditanggung, dengan langkah preventif," ujar dia.
‎karena itu, JK menyarankan agar dilakukan sebuah kampanye nasional yang disinergikan dengan kampanye lokal mengenai kesehatan. Pemerintah saat ini bisa belajar dari zaman Presiden Soeharto yang gencar melakukan kampanye 4 sehat 5 sempurna.
"Kita harus kembali belajar dari masa lalu. Konsep 70-an justru tepat. Yang dibuat adalah coba sehat. Tiap Jumat‎ senam pagi, ada yang periksa bakteri, macam-macam, ada 4 sehat 5 sempurna," imbuh mantan Ketua Umum Golkar ini.
Selain itu, dengan menjaga kesehatan, pendapatan masyarakat pun niscaya bertambah. Pemerintah menerbitkan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat.
‎"Sehebat apapun kita jamin, bisa kurangi bebannya. Tapi kalau dia sakit tak ada pendapatan, dia miskin. ya tetap saja jadi susah," terang JK. (Dms/Mut)
JK: Kampanye BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Selama ini masyarakat memiliki persepsi yang salah terhadap BPJS Kesehatan. Ini akibat kampanye yang salah saat piplpres ataupun pilkada.
Advertisement