Gubernur: Kabut Asap di Kalteng Lebih Parah Dibanding Sumatera

Liputan6.com, Palangkaraya - Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo mengakui kondisi kabut asap di provinsi yang dipimpinnya sudah terlalu kritis dan di luar kewajaran, sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan untuk mengatasinya.

"Sekarang ini perlu disusun strategi memadukan gerakan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dengan unsur organisasi maupun lembaga kemasyarakatan dalam menghilangkan kabut asap," ucap Hadi usai memimpin rapat evaluasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan Kalteng 2015 di Palangkaraya, Rabu (21/10/2015).

"Rapat ini kita akan menyinkronkan strategi menangani kesehatan maupun pendidikan yang terganggu selama kabut asap akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan," tambah dia.

Hadi yang juga deputi di Kementerian Dalam Negeri ini mengaku bantuan diberikan pemerintah pusat kepada Kalteng relatif kecil jika dibandingkan ke Sumatera yang sama-sama mengalami kabut asap pekat.

Dia membeberkan, bantuan anggaran diberikan pemerintah pusat baru sekitar Rp 7 miliar lebih dari Rp 23 miliar yang diusulkan Kalteng. Sedangkan berbagai peralatan memadamkan lahan terbakar serta tabung oksigen belum diberikan.

"Jadi memang bantuan pusat kepada Kalteng belum merata dibandingkan ke Sumatera. Sebenarnya kondisi kabut asap di Kalteng sekarang ini lebih parah dibandingkan di Sumatera," tukas Hadi.

Mengenai bantuan negeri jiran Singapura maupun Malaysia mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Sumatera, menurut Pj Gubernur Kalteng ini, lebih disebabkan kedekatan wilayah serta langsung merasakan dampak dari kabut asap.

"Jadi, bantuan negara asing langsung ke Sumatera itu ya karena kedekatan wilayah. Itu yang membuat bantuannya tidak sampai ke Kalteng," kata Hadi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Brigong Tom Moenandaz mengaku bantuan dana dari pemerintah pusat sekitar Rp 7 miliar lebih diperuntukkan bagi TNI, Polri, pangkalan udara, BPBPD provinsi maupun kabupaten/kota. Dana tersebut dianggap sangat kecil dibandingkan luas lahan terbakar yang ditangani.

Hadi mengatakan, BPBD Kalteng itu mengakomodasi 300 personel dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum, serta bahan bakar kendaraan maupun peralatan memadamkan kebakaran lahan dan hutan di provinsi ini.

"BPBD Kalteng hanya mengelola anggaran sekitar Rp 1,3 miliar dari pemerintah pusat dan Rp 2,3 miliar dari APBD Provinsi. Kalau status Tanggap Darurat diperpanjang, dipastikan dana tersebut tidak akan cukup," pungkas Brigong. (Ant/Ans/Ado)