Respons Cak Imin Terkait Isu Reshuffle Kabinet Jilid II

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla disebut-sebut akan me-reshuffle atau merombak Kabinet Kerja lagi. Partai Amanat Nasional (PAN) pun dikabarkan akan masuk Kabinet Kerja.

Terkait wacana reshuffle kabinet, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin mengatakan, baik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun partainya, belum mengadakan pembicaraan sama sekali tentang hal itu.

"Belum ada pembicaraan sama sekali. Belum ada itu," ucap Cak Imin usai menghadiri perayaan Hari Santri bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Cak Imin juga enggan bicara soal kehadiran PAN akan menggeser kader partainya yang kini menjadi menteri, meskipun yang paling santer terdengar adalah menteri yang berasal dari Nasdem dan Hanura.

"Belum tahu, belum ada pembicaraan. Belum ada sama sekali," tutur Cak Imin kembali.

Saat ditanya apakah sudah mendengar dan ada pembicaraan soal Jaksa Agung HM Prasetyo akan segera dicopot, mantan Menteri Tenaga Kerja itu menegaskan tidak tahu sama sekali.

"Saya tidak tahu, saya enggak tahu, enggak pernah tahu," pungkas Cak Imin.

Sejumlah nama menteri dikabarkan akan diganti. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Liputan6.com, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Soetrisno Bachir, kerap mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu disebut-sebut telah disiapkan minimal 3 nama untuk dipilih duduk di kursi Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Namun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah kabar tersebut. Menurut dia, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

"Kata siapa? Tidak ada. Kalau yang namanya reshuffle itu hak prerogatif Presiden," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2015. (Ans/Sun)