Soal Penundaan Pengesahan RAPBN 2016, Ini Pandangan PKS

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di DPR lebih banyak disebabkan dari pihak pemerintah.

"Kita lihat saja realitanya. saya melihat pemerintah yang sebabkan perlambatan ini," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Dipaparkan Hidayat, di Komisi VIII saja, pembahasan anggaran bersama mitra kerja di komisinya kerap mengalami perubahan dan cenderung tidak efektif.  

"Banyak perubahan yang disampaikan kementerian di tengah proses pembahasan. Kami jelas kaget, karena dalam pembahasan ada berkali-kali perubahan di pemerintahan. Sampai ada pemotongan anggaran yang mekanismenya tidak dibicarakan dengan DPR," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, pemotongan ini berdampak pada perubahan postur anggaran di tengah-tengah pembahasan. Otomatis, dampaknya pembahasan tersebut jadi perlu diulang lagi.

"Kita di DPR berharap hal seperti ini jangan dipolitisasi, ini pemerintah yang buat surat pemotongan anggaran," ujar Hidayat.

RAPBN 2016 sendiri seharusnya disahkan hari ini namun ditunda hingga pekan depan. Ketua DPR Setya Novanto memastikan penundaan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sudah dikomunikasikan dengan pemerintah. Dia meyakini, penundaan pengesahan itu tidak akan menjadi masalah.

DPR sebelumnya menargetkan pengesahan RAPBN 2016 dilakukan pada Kamis ini sebelum perjalanan dinas Presiden ke Amerika Serikat. Namun DPR menunda hingga 30 Oktober mendatang, sebelum masa reses.

"Kita sudah putuskan tanggal 30 Oktober, dan Presiden sudah komunikasi dengan saya langsung, sudah disampaikan," kata Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin 21 Oktober 2015. (Dms/Ans)