Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI sampai sekarang belum melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK).
"Sampai hari ini belum ada tembusan Bamus (Badan Musyawarah DPR) dari kami. Kalau belum ada, kita dioper-oper nanti seperti KY (Komisi Yudisial). Yang jadi pertanyaannya, ada apa proses di tingkat pimpinan DPR ini, tahapan kan baru di tahapan pimpinan DPR," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).
Mereka pun enggan disebut melakukan menghambat, mengingat pimpinan KPK akan usai Desember nanti, dan DPR akan reses pada 30 Oktober nanti.
Baca Juga
"Kalau penundaan susah ngomongnya. Tanya Ketua DPR (Setya Novanto), ada apa dengan Ketua DPR jika ada penundaan," tukas Desmond.
Saat ditanya akankah Komisi III bakal bertanya dengan pimpinan DPR terkait masalah ini, menurut politikus Gerindra tersebut, hal itu pun tidak perlu.
"Ngapain kita bertanya. Pimpinan DPR hari ini banyak enggak paham UU MD3, tidak paham aturan. (Misal) panggil Jaksa Agung yang wilayah Komisi III dalam kasus Victoria. Kemarin pun pimpinan DPR diperingatkan keras, artinya pimpinan DPR enggak paham. Silakan kalian bertanya dengan Setya Novanto (Ketua DPR)," kata Desmond.
Sementara itu Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membenarkan belum ada surat dari pimpinan DPR ke komisinya. Menurut dia, itu merupakan mekanisme dari fit and proper test.
"Mekanisme agenda fit and proper kan masih tunggu saran formal dari pimpinan. Ini kan sudah paripurna, tinggal tunggu saja," tutup Aziz.
8 Calon Lolos Seleksi
Pansel telah menyerahkan 8 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga telah diserahkan ke Pimpinan DPR. Sedangkan 2 nama lainnya yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata tak ikut seleksi karena telah menjalani fit and proper test Capim KPK sebelumnya di Komisi III DPR.
Berikut 8 nama Capim KPK yang telah lolos seleksi:
Bidang Pencegahan:
1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN)
2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya)
Bidang Penindakan:
1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor)
2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri)
Bidang Managemen:
1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah)
2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK)
Bidang Supervisi:
1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK)
2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin).
Advertisement
(Ans/Mut)