Wakil Ketua DPR Dukung Penundaan RAPBN 2016

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pengesahan RAPBN tahun 2016 sebaiknya ditunda hingga 30 Oktober. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016.

"Salah satunya soal Tax Amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU Tax Amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR, bahkan pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pun masih menjadi kendala," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Senin (26/10/2015).

Fadli menegaskan, jika persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan maka sebaiknya pengesahan RAPBN 2016 ditunda atau menggunakan kembali APBN 2015.

"Itu juga jadi persoalan. Bagaimana juga itu memang diluar konteks pembahasan APBN. Itu usulan pemerintah. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau tidak selesai ini (RAPBN 2016) saya usulkan agar ditunda saja," ujar dia.

Fadli menegaskan, tidak ada alasan baginya untuk menyandera APBN yang saat ini masih banyak terdapat persoalan. Salahsatunya soal PMN yang anggarannya dinilai cukup besar.

"Saya kira tidak ada (penyanderaan APBN), bagaimana mau sandera kalau banyak masalah yang belum selesai. Itu soal PMN salah satu yang kita tanyakan. Kalau tidak selesai beberapa hari ke depan yasudah saya usulkan ditunda aja. Saya kira tidak akan terjadi apa-apa kalau ditunda," kata Fadli.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPF Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengaku pihaknya akan mengambil sikap menolak pembahasan anggaran RAPBN 2016, jika alokasinya tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

"Kita lihat, kalau anggaran berbasis tidak memihak rakyat kita akan tolak tapi selama untuk kepentingan rakyat kita pasti dukung," tandas Edhy.

Selain itu, lanjut Edhy, pihaknya juga masih mempertanyakan capaian dan target pemerintah pada APBN 2015.

“Sebenarnya sekarang berapa uang yang masuk? Penerimaan pajak nya berapa? Capaian sesuai target apa ngga? Angka kemiskinan berkurang tidak? Kita ngga bisa lempar anggaran. Target nggak tercapai, masa anggaran disetujuin,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. (Dms/Mut)