Survei FFH: Setahun Jokowi-JK, Publik Puas di Dua Bidang

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menjadi sorotan beberapa lembaga survei, salah satunya dari Founding Father House (FFH).

Dalam survei yang dilakukannya pada 10 September hingga 21 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.090 orang. Metode yang digunakan adalah random sampling dengan margin of error 2,97 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Tercatat ada dua bidang, yaitu pendidikan dan kesehatan, yang membuat publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam bidang pendidikan 51,8 persen responden menyatakan puas, 4,8 persen sangat puas, 20,5 persen tidak puas, 0,8 persen sangat tidak puas dan 22,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Sedangkan di bidang kesehatan, 46,5 persen puas, 6 persen sangat puas, 23 persen tidak puas, 3 persen sangat tidak puas, dan 21 persen tidak tahu atau menjawab," ujar peneliti senior FFH, Dian Permata, di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Menurut Dian, hal ini merupakan kado yang cukup manis bagi pemerintahan Jokowi-JK. Karena untuk beberapa bidang lainnya, kepuasan publik banyak yang menurun.

"Kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menjadi kado ulang tahun kecil untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-JK yang genap satu tahun," tutur dia.

Menurut alumnus Universitas Sains Malaysia (USM) ini, tingkat kepuasaan tersebut, dilatarbelakangi pemilihan program yang terbilang tepat.

Seperti pada pendidikan ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan turunan program lainnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau pemberian beasiswa.

"Sedangkan di program kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPPJS," tandasnya.

Berbeda halnya di bidang lain, seperti infrastuktur dan pertanian, di mana kebijakan yang diambil tidak bisa langsung dirasakan rakyat, sehingga kepuasan publik berada di bawah 50 persen hingga 30 persen.

"Sebagai contoh, pembangunan waduk yang sebenarnya menunjang petani, namun karena memakan waktu lama, tapi daya manfaatnya tidak dirasakan langsung, begitu juga kebijakan pengadaan pupuk yang sejatinya bermanfaat besar, faktanya distribusinya masih bermasalah," ujar Dian.

FFH juga mencatat, kepuasan publik di bidang politik, hukum, ekonomi dan keamanan seluruhnya juga di bawah 50 persen.

"Di bidang ekonomi masyarakat yang sangat puas 2,5 persen, puas 27,8 persen, tidak puas 43,5 persen, sangat tidak puas 9,0 persen dan selebihnya tidak menjawab, ini karena melemahnya rupiah, kenaikan harga BBM dan naiknya harga kebutuhan pokok," pungkas Dian. (Dms/Yus)