Sukses

Ketua DPR: Di Jambi Hanya Ada Asap Putih dan Bau Menyengat

Ketua DPR Setya Novanto saat ini tengah berada di Jambi dengan beberapa menteri.

Liputan6.com, Jambi - Kabut asap di Provinsi Jambi sampai saat ini masih sangat pekat. Bahkan, menurut Ketua DPR Setya Novanto ketika melakukan penerbangan menuju Jambi, jarak pandang ke depan hanya 0 kilometer. Sementara jarak pandang ke bawah hanya 200 kilometer.

"Sehingga sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan asap putih, dengan bau asap yang menyengat," kata Setya dalam siaran pers yang diterima Liputan6.com, Selasa 27 Oktober 2015.

Kemarin, Setya Novanto dan beberapa pejabat lainnya seperti Menkopol Hukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jendral Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmanto. Kemudian ada pula Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Kepala BNPB Willem Rampangilei ke Jambi untuk melihat langsung penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Setya, sebelum bertolak ke Jambi, mereka terlebih dahulu menuju Provinsi Sumatera Selatan dengan pesawat Boing 737-200 milik TNI AU.

Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Provinsi Jambi dengan menggunakan pesawat helikopter milik TNI AD dan sebuah helikopter komersil. Dalam perjalanan inilah Setya mendapati asap putih pekat dan bau menyengat.

Setelah sampai di Jambi, kata Setya, rombongan langsung menggelar rapat evaluasi dan perencanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di posko satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan Jambi. Turut hadir dalam rapat itu adalah Kepala Daerah, Muspida, Kepolisian, TNI dan elemen lainnya.

"Setelah mendengarkan pemaparan pejabat setempat saya meyakini musibah atau bencana kebakaran hutan dan lahan serta penanganan dampaknya berupa kabut asap, dapat segera diatasi," ujar dia.

Menurut Setya, penanganan kebakaran lahan dan hutan di Jambi sudah sangat baik. Tetapi, sampai saat ini dari 19.500 hektare hutan yang terbakar, baru 185 hektare yang berhasil dipadamkan.

"Kabut asap yang menyelimuti 5,1 juta hektare wilayah Jambi, tentunya memerlukan penanganan khusus yang harus dilakukan secara masif, oleh seluruh elemen dan anak bangsa yang ada di negeri ini," kata Setya.

Untuk itu, Setya meminta agar seluruh masyarakat dari golongan apapun, untuk bersama-sama pemerintah pusat dan daerah, bersatu padu menyelesaikan permasalahan ini.

"Selain fokus memadamkan kebakaran hutan dan lahan, saya minta agar pemda Jambi khususnya satgas penanggulangan bencana agar fokus juga ke dampak kebakaran yaitu kabut asap, yang sangat membahayakan warga Jambi dan sekitarnya," kata dia.

2 dari 2 halaman

Program Pemerintah Diapresiasi

Selain menanggulangi kebakaran hutan, kata Setya, dia juga meminta agar fasilitas kesehatan berjalan 24 jam untuk warga korban asap. Setya juga mengatakan, bahwa Menkes Nila memastikan akan memberikan apapun keperluan rakyat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.

Sementara, Setya juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang memberikan program khusus bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena asap.

"Saya sangat setuju dengan program-program yang dibuat oleh kementrian pendidikan," kata dia.

Beberapa program yang dilakukan Mendikbud adalah membuat program pendidikan yang disiarkan di beberapa stadium televisi nasional dan lokal. Sehingga anak-anak yang tidak dapat pergi sekolah dapat tetap mengikuti pendidikan dengan menonton program tersebut di rumah atau di tempat evakuasi.

"Kebijakan kementrian pendidikan yang memundurkan jadwal atau kalender pendidikan di daerah yang terkena bencana juga sangat saya apresiasi," lanjut dia.

Sehingga anak-anak korban asap tidak perlu khawatir atau takut tertinggal oleh temen-temannya yang lain, karena sistim dan waktu belajar mengajar sudah dibuat fleksibel oleh pemerintah.

"Saya juga sangat sependapat dengan langkah kedepan kemendikdas membuat sekolah tanpa asap, mengingat wilayah Indonesia sangat rawan kebakaran," ujar Setya.

Tak hanya ityu, Setya juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak lagi memberikan izin penggunaan lahan gambut kepada siapapun. (Nil/Mut)