Sukses

LSI: Citra Positif Jokowi Digerus Partai Pendukungnya

Citra pemerintah menjadi turun, koordinasi antarmenteri kurang harmonis. karena itu pemerintah butuh mengadakan posisi menteri utama.

Liputan6.com, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai, pemerintahan Jokowi-JK butuh menteri utama agar dapat mengoordinasikan menteri maupun parpol pendukung. Kebutuhan tersebut, menurut peneliti LSI Dewi Arum, karena turunnya citra partai pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan yang getol menyuarakan revisi UU KPK dan Nasdem yang baru-baru ini mantan sekjennya terseret kasus korupsi.

"Kasus Rio Capella (Sekjen Nasdem) dan OC Kaligis (Dewan Penasihat Nasdem), ditambah revisi UU KPK tentu banyak menggerus citra positif partai pendukung pemerintah," ujar Dewi di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Hal ini dapat dilihat dari indikator kepuasan masyarakat terhadap setahun pemerintahan Jokowi-JK. Di bidang politik, hanya 43,75 persen responden yang puas.

Begitu juga dengan bidang lainnya. Bidang ekonomi hanya 29,79 persen; bidang hukum hanya 47,22 persen; dan bidang sosial hanya 48,39 persen masyarakat yang puas. Responden menyatakan kepuasan pada satu bidang kerja Jokowi-JK, yakni keamanan yang mencapai 53,85 persen.

"Selain itu, belum solidnya para menteri. Kita masih melihat ada keributan antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wapres JK terkait listrik 35 ribu watt," jelas Dewi.

Namun yang paling baru, ujar Dewi, masyarakat melihat tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menangani bencana asap yang saat ini belum selesai.

"Pemerintah dinilai bertele-tele dalam penanganan bencana ini. Masyarakat justru menilai pemerintah tidak serius menangani bencana ini. Padahal sudah 3 bulan bencana ini melanda," tutup Dewi.

Survei ini melibatkan 600 responden yamg dipilih secara acak di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan metode quick poll pada 25-27 Oktober 2015. Margin error pada survei kali ini mencapai 4 persen. (Dms/Mut)*