Liputan6.com, Jakarta - Kurang solidnya pemerintahan Jokowi-JK memunculkan wacana penggunaan jabatan Menteri Utama. Sang menteri ini diberi tugas tambahan oleh presiden untuk menjadi operator menteri lainnya.
"Mempertajam program sukses presiden, mengkoordinasi para menteri, dan menjembatani hubungan presiden dengan pihak luar (DPR, Parpol, Pers, civil society)," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Dewi Arum saat konferensi pers 'Paska Setahun Jokowi-JK, Dibutuhkan Menteri Utama?' Di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
LSI juga sudah menanyakan kepada responden melalui survei terkait sosok yang dianggap cocok mengisi posisi menteri utama.
Dari hasil survei itu diperoleh beberapa nama yang dinilai pantas menduduki posisi itu. Mereka adalah Menkopolhukam Luhut B. Panjaitan mendapat 52,3%, Wapres Jusuf Kalla 14,3%, Menteri BUMN Rini Sormarno 9,8%, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli 8,7%.
Baca Juga
"Banyak juga nama-nama menteri yang lain yang muncul dalam survei ini, namun dukungan publik tidak besar, rata-rata di bawah 3%," jelas Dewi.
Luhut dinilai paling berpeluang, karena sudah diberi wewenang lebih oleh presiden Jokowi untuk bisa berkomunikasi dengan DPR sebagai legislatif. Selain itu, di antara menteri lainnya, Luhut dianggap paling dekat dengan Jokowi.
"Pemerintahan saat ini memang terlihat kurang solid. Karena itu, tanpa operator pemerintahan yang memang diberi wewenang khusus, dikhawatirkan pemerintahan semakin tak terkoordinasi dan bertambah buruk," kata Dewi.
Survei ini melibatkan 600 responden yamg dipilih secara acak di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan metode quick poll pada 25-27 Oktober 2015. Margin error pada survei kali ini mencapai 4%. (Nil/Mut)