Gerindra: PMN Harus Dihapus Agar Pengesahan RAPBN 2016 Lancar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai banyak catatan terkait pengesahan RAPBN 2016 terutama terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang masuk dalam postur RAPBN 2016.

"Tentu kita lihat nanti bagaimana kita rapatkan catatan-catatan yang sangat serius, ya saya kira soal PMN itu. Sampai pembicaraan tingkat pertama saya kira sudah jelas sikap Gerindra menolak," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menjelaskan, sikap penolakan yang dilakukan Gerindra sudah masuk dalam mekanisme pembahasan. Seandainya RAPBN 2016 ditolak DPR, pemerintah bisa menggunakan APBN tahun 2015.

"Kan bisa pakai anggaran yang lalu (2015), tetapi kalau pemerintah mau memperhatikan catatan yang juga sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi, nanti kita liat sejauh mana, tentu kita ingin ada musyawarah untuk mufakat tetapi untuk kebaikan masyarakat, anggaran itu harus anggaran yang prorakyat," ujar dia.

Fadli meyakinkan, selama pemerintah dan DPR mempunyai niat baik maka kesepakatan RAPBN 2016 bisa tercapai.

Namun Fadli mengungkapkan, karena masing-masing fraksi mempunyai penilaian terhadap RAPBN 2016, maka proses pembahasan RAPBN di paripurna akan dikawalnya sampai tuntas.

"Kita akan melihat sikap pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan (fraksi), bahwa anggaran janganlah anggaran yang sia-sia atau tidak menjadi hak rakyat. Mau menerima atau menolak, ini (RAPBN 2016) kan masih dalam sebuah proses, kita lihat ini sampai tuntas," terang dia.

Fadli menyanyangkan, angka yang ditentukan pemerintah dalam RAPBN 2016 sangat konservatif. Dia berharap, pembahasan RAPBN ini bisa tercapai karena indikator asumsi makro dan postur penerimaan dan pembiayaan untuk tahun 2016 sangat baik bagi rakyat.

"Sekarang kita menghadapi cuaca ekonomi yang tidak jelas, apalagi kita akan mengahadapi MEA, jadi sementara kita melihat daya saing kita masih rendah, itu kan asumsi yang dipatok (RAPBN 2016) sangat konservatif, kita lihat mudah-mudahan itu yang bisa tercapai," tutur Fadli.

"Pokoknya kita berharap PMN (Penyertaan Modal Negara) ini dihapus, saya kira akan mempercepat proses (pengesahan RAPBN 2016)," pungkas Fadli. (Ali/Mut)