Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para menteri atau pejabat setingkat menteri dan pejabat pemerintahan untuk tidak membuat polemik terkait beberapa peraturan presiden (perpres) yang telah dikeluarkannya.
"Beliau (Presiden Jokowi) menegaskan semua yang telah diputuskan oleh beliau tidak boleh dipolemikkan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, 2 November 2015.
Seskab menegaskan para menteri, pejabat setingkat menteri, bawahan menteri, dan bawahan pejabat setingkat menteri harus menjalankan keputusan presiden.
Masih kata Pramono, semua menteri dan pejabat setingkat menteri telah diberi kebebasan dan berbeda pendapat sebelum Presiden memutuskan menerbitkan instruksi presiden (inpres), keputusan presiden (keppres) dan sebagainya.
"Perbedaan itu diberi ruang. Tapi begitu sudah menjadi keputusan perpres, inpres, kepres, maka semuanya diminta untuk menindaklanjuti dan tidak berpolemik atau menggunakan bawahan atau elemen-elemen politik untuk mempersoalkan itu," ujar Pramono seperti dikutip dari setkab.go.id.
Pramono mengungkapkan Presiden Jokowi menilai terjadinya polemik antarmenteri maupun pejabat setingkat menteri terhadap aturan yang dikeluarkannya tidak baik bagi kehidupan demokrasi. "Sehingga, Presiden memberikan penegasan tersebut," ujar Pramono. (Sun/Bob)**
Jokowi Minta Bawahannya Tidak Permasalahkan Perpres dan Inpres
Semua menteri dan pejabat setingkat menteri diberi kebebasan dan berbeda pendapat sebelum presiden menerbitkan perpres dan inpres.
Advertisement