Program Food Estate Jokowi di Papua Alami Kendala

Liputan6.com, Merauke - Kebijakan Presiden Jokowi membuka lahan Food Estate seluas 10 ribu hektar di Papua, mengalami kendala. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, salah satu kendalanya yakni pembukaan lahan yang masih terbentur hak ulayat tanah milik masyarakat setempat.

Mulyono mengungkapkan, pembukaan lahan bekerjasama dengan Departemen Pertanian dalam hal pengerjaan lahannya. Program ini juga membantu masyarakat setempat dalam pengembangan lahannya.

"Kami masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lahan pertanian ini tetap dibuka. Pembukaan lahan itu akan terus dilakukan bertahap hingga 2016," jelas Mulyono dalam kunjungannya ke salah satu lokasi lahan pertanian di SP 9, Merauke, Papua, Jumat (6/11/2015).

Sementara itu, Dansatgas Pembukaan Lahan 10 ribu hektar, Kolonel CZI Budi Irawan dalam laporannya di depan rombongan KSAD menyebutkan, tahun ini target yang akan dikerjakan sekitar 1.930 hektar. Saat ini tersisa 800 hektar yang akan dikerjakan dalam sisa waktu 50 hari ke depan.

"Dalam satu hari, kami bisa mengerjakan pembukaan lahan 10-20 hektar. Kami yakin tahun ini target 1.930 hektar dapat diselesaikan," jelas dia.

Sejumlah lahan yang sudah dibuka berada di SP 9 sekitar 400 hektar dan telah terselesaikan sekitar 97%. Lalu ada juga di SP 1 sekitar 76 hektar, Sarmayam 2 sebanyak 300 hektar, di Sarmayam 1 sebanyak 213 hektar, dan di Padang Raharja 51 hektar.

Bagi Hasil

Tanah milik masyarakat adat ini akan dikelola dengan sistem bagi hasil 70:30. Untuk sewa tanah akan dibayarkan per hektarnya sekitar Rp 1 juta.

"Pembukaan lahan tahap dua akan dilakukan pada April 2016, setelah panen tahap pertama selesai dilaksanakan. Kami berharap dalam waktu dekat, tanah ini dapat ditanami padi sambil menunggu musim penghujan tiba sekitar pertengah Desember mendatang," ungkap Budi.

Untuk pembukaan lahan tersebut, Budi memaparkan, anggota TNI AD yang melaksanakan tugas ini diberikan tambahan uang lauk pauk per harinya Rp 100 ribu per orang.  

"Dana untuk pembukaan lahan berkisar Rp 29 miliar yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi Papua. Kendala kami sangat lambat dalam pengeluaran dana tersebut karena satuan kerja secara keseluruhan berada di Jayapura. Dari dana Rp 29 miliar, baru kita gunakan sekitar Rp 4 miliar tahun ini," jelas dia.

Bupati Kabupaten Merauke Romanus Mbaraka mengatakan, program ini pada dasarnya baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga. Nantinya diharapkan Merauke menjadi lumbung pangan nasional, dengan ditambah membuka lahan tidur.

Dengan program ini, lahan warga yang ada dapat dikelola dan bisa menambah penghasilan warga serta menambah ilmu atau mentransfer ilmu dalam menanam padi atau bercocok tanam lainnya.

Hanya saja program ini meleset dari target sebelumnya, karena untuk membicarakan hak ulayat tanah memang agak rumit. "Kami minta untuk diberikan waktu dalam sosialisasi swa kelola lahan ini kepada masyarakat," ujar Romanus. (Sun/Mut)