JK Bantah Pemerintah Keluar Uang untuk Pertemuan Jokowi-Obama

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah tidak mengeluarkan sejumlah uang untuk jasa konsultan, bagi kelancaran pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"Pemerintah Indonesia pasti tidak mengeluarkan itu. Menlu juga sudah bantah, bukan pemerintah," kata JK di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/11/2015).

Mantan Ketua Umum Golkar itu juga menyampaikan, Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Obama melalui undangan resmi. Dalam pernyataan resminya ‎Kementerian Luar Negeri menyatakan undangan disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC di Beijing, China, 10 November 2014. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

‎"Saya ingin yakinkan bahwa pemerintah tidak pernah melaksanakan lobi seperti itu. Pemerintah Indonesia ya, (artinya) secara resminya," ujar JK.

Meski demikian, dia menjelaskan kalau di Amerika lobi merupakan hal yang biasa untuk suatu urusan yang tidak bisa dilaksanakan secara pribadi, sehingga membutuhkan jasa konsultan.

"Kalau di Amerika justru dilakukan dengan resmi. Kalau ada sesuatu kepentingan dengan Amerika, tentang UU, itu bisa memakai lobi di Amerika, formal itu. Proposal antarperusahaan mereka sendiri pakai formal lobi. Di Washington itu puluhan perusahaan lobi dan terbuka," ‎tandas JK.

‎Sebelumnya, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, Michael Buehler mengungkap cerita tentang adanya makelar dalam pertemuan Jokowi-Obama. Buehler menuliskannya dalam artikel berjudul "Waiting In The White House Lobby" yang dipublikasikan laman New Mandala http://asiapacific.anu.edu.au pada Jumat (6/11).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya telah membantah hal itu. Kemlu menegaskan tidak pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi.

"Namun, kami memahami penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat," sebut Kemenlu.

Kemenlu juga menyesalkan bahwa seorang akademisi dari Australia National University, Dr Michael Buehler dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar. (Ado/Ali)