Sukses

Program Bansos Jokowi Dinilai Ringankan Kerja Kepala Daerah Atasi Kemiskinan 

Selain masifnya pembangunan infrastruktur, realisasi program bansos era Jokowi dinilai berdampak pada penurunan angka kemiskinan di sejumlah daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Program bantuan yang direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai mampu meringankan kerja para kepala daerah dalam menuntaskan kemiskinan di wilayahnya. Kemiskinan di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami tren penurunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Donny Iskandar menuturkan bahwa bantuan Jokowi terbukti sukses memangkas angka kemiskinan di daerahnya. Hal tersebut bisa dilihat melalui data-data makro yang dihimpun oleh Pemprov Jambi.

“Bantuan Jokowi efektif saya sampaikan bahwa apabila kita mengkaji dari data-data makro ekonomi Provinsi Jambi, semua tanda-tanda tidak baik itu menurun. Angka kemiskinan dari di atas 8 persen pada puncak Covid-19 kemarin kini turun sekitar 7,6 persen,” kata Donny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Di samping pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan, dia menilai bahwa realisasi bantuan di era pemerintahan Presiden Jokowi juga sukses membantu masyarakat keluar dari zona kemiskinan. Ia menyatakan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang digagas Jokowi adalah kebijakan yang tepat.

“Selain memang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, bantuan ini juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Pak Jokowi berhasil,” ucapnya.

Bagi Donny, keberhasilan yang telah dilakukan Jokowi khususnya di sektor ekonomi sangat layak untuk diapresiasi. Pasalnya, di tengah situasi sulit yang diakibatkan oleh pandemi dan kondisi geopolitik saat ini, Jokowi sanggup menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Dari banyaknya tantangan para pemimpin negara, Pak Jokowi berhasil dalam melakukan program-programnya kepada daerah. Jadi ketika ada keberhasilan, patut untuk diapresiasi,” katanya memungkasi.

2 dari 2 halaman

Jokowi Targetkan Kemiskinan Turun hingga 8,5 Persen pada 2023

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan pada 2023 berada dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 pada Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR.

Dia menyebutkan pemerintah melakukan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebui, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen.

"Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49," tutur dia.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan NilaiTukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.

Sementara itu, kata Jokowi, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

"Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV)," tutup Jokowi.