Akhir Blokade Truk Sampah DKI

Liputan6.com, Jakarta - Truk-truk oranye pengangkut sampah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali merayapi kepadatan kendaraan di Jalur Cibubur-Cileungsi. Tanpa dibatasi jam waktu pengiriman sampah, truk-truk ini menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, tanpa pengawalan dan tiada lagi pencegatan oleh warga.

Kondisi ini jelas berbeda dengan beberapa hari ketika sekelompok warga Cileungsi mengadang armada truk sampah milik Pemprov DKI. Ketika itu pengadangan truk-truk sampah menambah kisruh persoalan pengelolaan sampah di Bantar Gebang.

Lancarnya perjalanan armada truk sampah DKI pada Minggu 8 November lalu itu dibarengi kesiagaan aparat. Ada ratusan personel gabungan dari Polresta Bekasi Kota, Brimob, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, berjaga-jaga di sepanjang jalan raya alternatif Cibubur, Kota Bekasi. Mereka juga bersiaga di pos 6, yakni di jalur TPST Bantar Gebang.

Jokowi Turun Tangan

Ratusan truk sampah yang mengular, mengantre bongkar muat sampah jelas menandai aktivitas di TPST Bantar Gebang kembali normal.

Truk-truk milik Pemprov DKI Jakarta telah diperbolehkan masuk ke TPST Bantar Gebang untuk membuang sampah. Masuknya truk-truk sampah itu ternyata tidak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Bukan Inpres riil. Tapi Pak Kapolda ditelepon Presiden, diingatkan untuk bisa membantu buka jalur (truk sampah) ke Bekasi," ucap Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji di Balai Kota, Jakarta, Senin 9 November 2015.

Menurut Isnawa, ada aturan bahwa Bekasi merupakan daerah penyangga DKI Jakarta. Salah satu yang menjadi tugas daerah penyangga adalah soal sampah.

"Makanya ada dana hibah Pemprov DKI pada daerah penyangga," tutur dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga menjadwalkan pertemuan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membahas masalah sampah yang belum tuntas. Pertemuan berlangsung Rabu 11 November 2015 tapi belum diketahui lokasi pertemuan.

"Saya juga mungkin Rabu atau Kamis ketemu Wali Kota Bekasi. Saya sudah hubungi, Wali Kota (Bekasi) sudah hubungi," tutur Ahok.

Solusi Ahok

Karena itu, agar masalah sampah tidak terulang, Ahok akan meminta tiap PD Pasar Jaya perlu memiliki pengelolaan sampah sendiri. Sampah yang dikirimkan ke tempat penampungan pun tidak membludak.

"Solusi jangka panjang kita, saya sudah minta Pasar Jaya harus bangun pengolahan sendiri di pasar. Sedang kami cari lokasi pasar yang bisa untuk dibangun, selain lahan yang sudah ada," ujar mantan politikus Partai Golkar dan Gerindra tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga sudah menugaskan Jakpro dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk membangun pengelolaan sampah tersebut.

"Bagi kita kalau sampah bisa diolah habis di Jakarta, ini akan menghemat uang lebih banyak, salah satunya transportasi," tandas Ahok.

Ahok dalam beberapa pekan ini geram oleh masalah sampah. Tidak hanya dengan DPRD Bekasi, Ahok juga berseteru dengan pengelola TPST Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya.

Perseteruan dengan DPRD Bekasi berawal dari tudingan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut adanya pelanggaran penjanjian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi soal TPS Bantar Gebang. Karena itu, Komisi A DPR Kota Bekasi berencana memanggil Ahok.

Konflik tak kalah sengit juga terjadi dengan pengelola TPST Bantar Gebang, Bekasi, yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energi Indonesia (NOEI). 'Hawa panas' itu muncul dari tudingan Ahok yang menyebut adanya penyelewengan anggaran dana Rp 400 miliar lebih oleh PT Godang Tua Jaya.

Imbas perseteruan itu, sejumlah orang mengadang truk-truk sampah DKI yang akan menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi. Akibatnya, 6.500 ton sampah tertahan dan terbengkalai. DPRD DKI pun mengingatkan agar Jakarta jangan sampai menjadi lautan sampah.

Namun usai proses pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik, akhirnya warga DKI dapat sedikit lega. Truk-truk itu kembali beroperasi mengirim sampah ke Bantar Gebang, Bekasi.

Syarat Pemkot Bekasi

Diperkuat instruksi Presiden Jokowi, truk sampah milik DKI Jakarta memang boleh melintas ke TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Namun Pemkot Bekasi meminta sejumlah syarat dipenuhi. Apa saja syaratnya?

"Dalam satu atau dua minggu ini akan menurunkan truk sampah yang baru karena dari Bogor dan Bekasi kan minta boleh lewat," kata Kadis Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji di Balai Kota, Jakarta, Senin 9 November 2015.

"Tapi harus truk yang bagus, tidak ada air lindi (cairan sampah), terpal penutupnya juga yang baik," imbuh dia.

Selain itu, akan dikerahkan pula street sweeper di jalur Cibubur. Mereka bertugas untuk membersihkan air lindi atau air kotor yang berceceran dari truk sampah.

"Ada street sweeper yang saya turunkan di Jalur Cibubur, Transyogi. Ini untuk membersihkan air lindi itu. Sebelum kasus ini tidak pernah kami turunkan karena khusus Jakarta saja," tutur Adji.

Para pembersih jalan ini berjumlah 30 unit dan memiliki jam operasi pukul 00.00-05.00 WIB. Total truk sampah di Ibu Kota mencapai 893 unit dan akan dilakukan penambahan pada tahun depan.

Tambah Armada Truk

Pemprov DKI pun berniat merealisasikan penambahan truk sampah baru pada tahun depan. Selama ini, truk yang digunakan untuk mengangkut sampah adalah sewaan.

"Sekarang ada 893 truk. Di luar akan ditambah 352 dan rencana tambah 300 truk lagi," beber Kadis Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Ajdi.

Menurut dia, penambahan truk sampah ini krusial. Sebab, truk sewaan yang ada kondisinya tidak baik. Selain itu, truk sewaan memberatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dulu-dulu Dinas Kebersihan itu senangnya sewa. Makanya Pak Gubernur (Ahok) marah. Karena sewa akhirnya jarang meremajakan truk," ujar Isnawa.

Sebelumnya, Dinas Kebersihan harus mengeluarkan dana sebesar Rp 400 miliar tiap tahunnya untuk menyewa truk sampah. Truk sewaan dibayar per 8 jam. Truk tersebut pun sudah dioperasikan di atas 5 tahun, sehingga kondisinya sudah tidak baik.

"Ini yang saya bilang. Yang krusial itu di awal tahun. Pada saat belum ada anggarannya, Januari hingga Mei, misalnya. Lima bulan gimana kita harus menggerakkan pengangkutan sampah kalau truknya masih sewa?" tegas Isnawa.

Sejauh ini, hanya 40 persen truk yang berada dalam kondisi layak operasi. Truk dengan kondisi baik, juga merupakan salah satu syarat agar truk sampah milik DKI Jakarta boleh lewat menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi.

"Dari Bogor dan Bekasi kan minta boleh lewat tapi harus truk yang bagus, tidak ada air lindi, terpal penutupnya juga yang baik," tandas Isnawa.

Dan seiring berakhirnya blokade ataupun pencegatan truk, kisruh pengelolaan sampah di Bantar Gebang pun diharapkan segera dituntaskan sepenuhnya. (Ans/Ado)