JK: KPK Harus Turun Jika Ada Penyelewengan di Petral

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan audit anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Pertamina Energi Trading Limited (Petral) telah usai. Hasilnya, terdapat pihak ketiga yang ikut campur atau intervensi dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM).

Wakil Presiden Jusuf Kalla‎ atau JK meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

"Namanya audit harus dilaporkan kalau ada penyelewengan, iya harus dibawa ke KPK kalau memang ada korupsinya. Harus dibawa ke pemeriksa yang lain kalau seperti itu‎," kata JK, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Dia menuturkan hasil audit tersebut belum diterima oleh Presiden Jokowi dan dirinya. Setelah membacanya dengan seksama, maka pemerintah pusat akan mengeluarkan sikap resmi.

"‎Kita juga belum tahu. Presiden saya kira belum terima juga. Nanti setelah itu, ya harus dong," tegas JK.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dari hasil audit Petral diketahui ada pihak ketiga yang ikut campur. Pihak ketiga itu merupakan badan usaha. Namun, pihaknya masih bungkam terkait oknum tersebut.

"Satu terbukti, tercatat berbagai dokumentasi Petral ada pihak ketiga bukan manajemen Petral dan Pertamina. Ikut campur intervensi dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk BBM," kata Sudirman di Jakarta, Minggu 8 November 2015.

Sudirman mengatakan, intervensi tersebut meliputi proses tender dengan memperhitungkan karyawan Petral untuk kepentingannya. Akibat dari intervensi tersebut, harga BBM yang diterima masyarakat pun tidak optimal. (Ron/Bob)