MPR Bentuk Lembaga Pengkaji Sistem Tata Negara

Liputan6.com, Badung - MPR telah membentuk lembaga untuk mengkaji sistem kewarganegaraan dan ketahanan nasional. Lembaga ini diperkuat oleh 60 pakar tata negara dan politik.

Lembaga kajian tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali garis besar haluan negara dan mengembalikan Indonesia pada tujuan awal, yaitu membawa masyarakat Indonesia menjadi berdaulat, adil, dan makmur.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Dhyana Pura, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (12/11/2015).

"Saat ini MPR telah membentuk lembaga kajian, jumlahnya 60 orang yang terdiri dari profesor, pakar politik, ahli tata negara untuk mengkaji kembali sistem ketahanan negara. Karena undang-undang di negara ini kan sering berganti-ganti seiring perkembangan zaman," jelas Mahyudin didampingi anggota DPD-MPR I Gede Pasek Suardika dan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Menurut dia, MPR sebagai lembaga negara yang memangku kewajiban mensosialisasikan ideologi Empat Pilar ingin menyegarkan kembali ingatan masyarakat terhadap pemahaman 5 sila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita percaya bahwa kita lahir dari Pancasila. Pancasila sudah terpatri dan lahir di diri kita. Yang kita perlukan adalah mengingat kembali atau merefresh kembali Pancasila. Lembaga kajian konsen membuat kajian ketatanegaraan. Selain itu disarankan dihidupkan kembali garis besar haluan negara, bahwa negara harus punya tujuan," jelas Mahyudin.

Dia pun memuji kondisi kehidupan bermasyarakat di Bali yang dinilainya menggambarkan Pancasila. Masyarakat Pulau Dewata ini, ujar Mahyudin, memiliki prinsip gotong royong, kedamaian, kerukunan yang begitu hidup. Dia bahkan berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya di Bali saat pensiun.

"Orang Bali adalah pengamal Empat Pilar sejati. Sebenarnya kita tidak perlu sosialisasi lagi. Di Bali, alhamdulillah, gotong royongnya kuat, kalo ngaben sekampung ikutan. Kalau di Jakarta, kita nanya jalan saja, disalah-salahin. Banyak kecurigaan," ungkap politikus Partai Golkar ini. (Bob/Sun)