Pakar Otonomi Daerah LIPI Sebut Bansos Lebih Baik Dihapus

Liputan6.com, Jakarta - Dana bantuan sosial (bansos) sering disalahgunakan oleh pejabat daerah. Oleh karena itu, pakar otonomi daerah asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, dana bantuan sosial (bansos) selama ini tak punya manfaat.

Oleh karena itu, Siti menyarankan lebih baik dana bansos dihapuskan dari mata anggaran pemerintah daerah.

"Bansos itu bencana sosial menurut saya. Harus dihapus dan diputus," kata Siti dalam diskusi 'Bansos-Bancakan Sosial' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Perempuan yang disapa Wiwik itu mengatakan, lebih baik anggaran bansos dialihkan untuk keperluan lain. Misalnya pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan ataupun infrastruktur, dan lapangan kerja.

"Dananya dialihkan ke anggaran yang lebih bisa dipertanggungjawabkan,"‎ ucap dia.

Menurut dia, kalau dana sudah ke pos pelayanan publik, tidak ada beban birokrasi, politik, dan hukum. Ketiga elemen itu yang selama ini bersekongkol untuk melakukan bancakan pada dana bansos‎.

Apalagi, lanjut Wiwik, sejak 2011 otonomi daerah belum maksimal dilaksanakan. Belum lagi ditambah dengan penyakit bancakan bansos tersebut. Hal itu terbukti dari indeks kesengsaraan yang malah terus meningkat, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk.

"Bansos tak ada obat lagi. Jangan sengaja menabur bencana. Sudah ketahuan kok bertahun-tahun bansos ini selalu bermasalah. Ada kepentingan dana untuk kekuasaan di sana. Kita sedang bangun dusta sesama kita," ujar Wiwik. (Bob/Mvi)