Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Rincian ini akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.
‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum bisa menentukan skala prioritas.
"‎Skala prioritas mereka (SKPD) masih belum ngeri," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
‎Menurut dia, masih ada pula SKPD yang mencantumkan anggaran untuk penyelenggaran festival. Padahal, penyelenggaraan acara itu biasanya memakai dana swasta.
Dia mencontohkan Jakarta Fashion Week, Jakarta Food and Fashion Festival (JFFF) yang didanai oleh PT Summarecon. Sementara, peran Pemprov DKI hanya mendukung penyelenggaraan acara saja.
Baca Juga
Ahok menjelaskan prioritas utama Pemprov DKI adalah kesehatan warga. Dengan demikian, SKPD perlu menyusun anggaran yang mengutamakan hal tersebut.
"Nah, kalau begitu lebih penting mana, mengoperasikan puskesmas baru Rp 40 miliar atau duitnya buat bikin festival? Operasikan puskesmas dong," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menilai SKPD perlu lebih pintar dalam memotong anggaran. Bukan memotong anggaran secara keseluruhan, tapi membuang program yang paling bawah atau tidak terlalu penting.
"Kalau misalnya duit kamu enggak cukup, langsung suruh semua SKPD potong 10-20 persen. Pengertian berbasis kinerja itu bukan sekadar potong-potong uang. Tapi disusun skala prioritasnya, kalau duit enggak cukup, program prioritas paling bawah, ya dibuang," tandas Ahok.‎ (Bob/Mut)