Sukses

Charles PDIP: Kembali Dilaporkan ke MKD, Setnov Baiknya Mundur

Setnov sebelumnya juga sempat membuat gaduh publik atas kehadirannya dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika ‎Serikat, Donald Trump.

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris mengimbau, Ketua DPR Setya Novanto menanggalkan jabatannya sebagai Pimpinan DPR usai dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebab menurutnya, pria yang akrab disapa Setnov itu tidak kali ini saja dilaporkan ke MKD DPR dan membuat heboh publik.

"Di luar dari ada tidaknya upaya 'pemerasan' yang dilakukan Setya Novanto,  ‎lobi-lobi yang dilakukan kepada pihak Freeport Indonesia jelas melanggar etika," ujar Charles Honoris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Anggota Komisi I DPR ini berujar kalau Setnov selama ini telah membuat kegaduhan yang luar biasa. Dia menambahkan, Setnov sebelumnya juga sempat membuat gaduh publik atas kehadirannya dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika ‎Serikat, Donald Trump.

"Kegaduhan yang diakibatkan oleh Setya Novanto ini tidak kunjung usai dan bertubi-tubi dari masalah Donald Trump, masalah pencatutan nama presiden belum lagi soal surat sakti Ketua DPR ke Pertamina untuk kepentingan perusahaan swasta," ujar Charles.

Dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilaporkan Menteri ESDM, diakui Charles Honoris memang harus dibuktikan kebenarannya oleh MKD.

Namun terkait dengan lobi-lobi ke pihak PT Freeport Indonesia, Setya Novanto sudah mengakuinya kalau dirinya bersama dengan pengusaha minyak Reza Chalik menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak perusahaan tambang dari negara Paman Sam tersebut.

"Imbauannya agar Setnov mundur dari secara kesatria dari jabatannya sebagai Ketua DPR," kata Charles.

Dia meminta Setnov belajar dari negara-negara yang sudah matang dalam berdemokrasi. Jepang misalnya. ‎Baru-baru ini Menteri Pertaniannya mengundur diri dari jabatannya karena isu skandal pendanaan politik. (Ron/Mut)