Liputan6.com, Jakarta - Kondisi cuaca yang terus memburuk di Provinsi Bengkulu dalam sepekan terakhir, berdampak pada ancaman bencana tanah longsor dan banjir di beberapa kawasan.
Bencana banjir di 7 desa di Kabupaten Mukomuko dan tanah longsor yang sempat melumpuhkan jalan poros penghubung utama Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan, membuat pemerintah setempat mengeluarkan status siaga longsor.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Sumardi mengatakan, jajarannya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu untuk terus melakukan pemantauan.
Baca Juga
Petugas juga disiagakan untuk reaksi cepat agar ketika ada informasi bencana, bisa langsung bergerak menuju lokasi.
"Status kita siaga longsor, setidaknya ada 9 titik yang harus menjadi perhatian khusus," ujar Sumardi di Bengkulu, Rabu (18/11/2015).
9 Titik
Kesembilan titik itu adalah kawasan jalur pegunungan penghubung Kabupaten Bengkulu Tengah-Kepahiang, jalan poros Kabupaten Rejang Lebong-Lubuk Linggau (Sumsel), jalan lintas barat Sumatera di penghubung Kabupaten Liwa (Lampung) menuju kabupaten Kaur.
Lalu Kabupaten Mukomuko, Kota Manna Bengkulu Selatan, Seluma, kawasan jalan poros Atas Tebing Kabupaten Lebong, jalan lintas Semidang Alas Maras, dan wilayah kecamatan Pagar Jati Bengkulu Tengah.
Menurut Sumardi, pihaknya juga sudah menginstruksikan para kepala Dinas PU dan BPBD kabupaten melalui para bupati, untuk menyiagakan alat berat selama 24 jam secara terus-menerus, hingga status siaga dicabut.
Sementara itu Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu Damin menyatakan, jajarannya saat ini telah menyiagakan logistik bencana yang siap didistribusikan ke wilayah yang terkena bencana, baik itu longsor maupun banjir.
Bentuknya berupa bahan makanan siap saji, selimut, tenda darurat, kendaraan untuk dapur umum, perahu karet, terpal, dan obat-obatan.
"Kita memposisikan diri sebagai Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalop kebencanaan. Untuk penanganan darurat tingkat pertama ditangani langsung oleh BPBD masing-masing kabupaten, jika dibutuhkan baru kita mengambil alih pengendalian bencana," tandas Damin. (Ndy/Sun)
Advertisement