Tak Lagi Ditahan, Pengguna Narkoba Tetap Disidang dan Direhab

Liputan6.com, Jakarta - Polri memastikan tidak akan memberikan sanksi penahanan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan oleh polisi. Bahkan, para pengguna tersebut nantinya akan direhabilitasi.

Hal itu tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Kapolri bernomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Anang Iskandar.

Anang mengatakan, dalam TR itu pihaknya telah menginstruksikan ke seluruh jajaran untuk membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai langkah menangani para pengguna narkotika.

TAT, sambung Anang, dibentuk mulai dari tingkat polda hingga polres di setiap provinsi. Selain itu, TAT juga terdiri tim dokter dan tim hukum.

Ketua TAT adalah Diresnarkoba untuk tingkat polda dan kasatnarkoba di polres. Tim dokter beranggotakan minimal dua orang yang berasal dari Polri atau PNS Polri yang sudah dilatih sebagai assesor dan tersertifikasi oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, serta memiliki kemampuan medis dan kejiwaan.

"Tim hukum juga minimal terdiri dari dua orang dari Polri dan kejaksaan," kata Anang saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Rehabilitasi

TR tersebut, sambung Anang, juga menekankan proses assessment yang akan dilakukan bilamana barang bukti narkotika tidak lebih dari yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Langkah yang harus dilakukan TAT ialah menempatkan di lembaga rehabilitasi sampai penyidikan dinyatakan P21 oleh kejaksaan.

"Tidak lagi penahanan pengguna narkoba dengan indikator jumlah tertentu sedikit, misalnya di bawah 1 gram. Indikasi kemudian di-assesment, kalau benar pengguna maka direhabilitasi," tutur Anang.