Bamsoet Golkar Minta MKD Beri Sanksi Adil untuk Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dapat secara bijaksana membuat keputusan dengan tidak memberikan sanksi yang berat apabila Ketua DPR Setya Novanto terbukti melakukan kesalahan.

"Kita mengimbau kawan fraksi-fraksi yang lain agar bisa memahami posisi Setya Novanto yang mungkin saja baru menjadi pimpinan setahun. Jadi masih banyak belajar," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Bamsoet berharap, sesama fraksi di DPR bisa memberikan pandangan dan masukan yang bijak agar MKD bisa memberikan sanksi yang seadil-adilnya, kalau memang ditemukan ada kesalahan.
 
Dia juga menghendaki, sidang MKD dapat dilakukan secara terbuka, agar apabila Setnov --sapaan akrab Setya Novanto-- dinyatakan tidak bersalah, publik bisa langsung mengetahui hasil keputusannya dan bisa segera memaafkan kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Bamsoet, apabila nanti laporan Sudirman Said tidak terbukti kebenarannya, maka pihaknya akan melaporkan tindakan Menteri ESDM itu ke ranah hukum.

"Ya pasti, itu artinya yang bersangkutan telah melakukan pencemaran nama baik," tutur Bendahara Umum Partai Golkar ini.

Karena itu, dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari MKD. Karena bisa saja pada saat proses verifikasi terdapat bukti-bukti yang kurang kuat, atau bahkan terdapat pembicaraan yang lebih 'mengerikan dan penting' yang justru bisa membersihkan nama Setya Novanto.

"Mana tahu dalam pembicaraan lengkap yang diputar itu ada pembicara-pembicara yang lebih seram tapi tidak terkait Novanto, malah justru membersihkan nama Novanto, harapan kita begitu," ucap Bamsoet.

Bamsoet mendorong kerja MKD dalam memverifikasi keaslian percakapan di rekaman itu dengan terbuka dan secara utuh. Tujuannya untuk diperdengarkan dengan seluruh bukti yang ada dalam sidang terbuka.

"Biar masyarakat menilai, siapa sesungguhnya yang bermain dan yang nakal," imbuh Bamsoet.

Selain itu, dia berharap Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin dapat dihadirkan pada persidangan MKD agar bisa menceritakan bagaimana awalnya dia mendatangi ruang pimpinan DPR dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan berikutnya. (Dms/Sss)