Kongres HMI Habiskan Rp 7 M, JK 'Sentil' Pengurus

Liputan6.com, Pekanbaru - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyindir Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau, karena telah menyedot APBD hingga Rp 7 miliar untuk biaya kongres nasional di Pekanbaru.

Menurut JK, seharusnya HMI lebih inovatif dan berbudaya dalam mencari dana kongres.

"HMI di zaman (saya) dulu menggelar acara dengan berjualan kue. Kita ini sudah berbeda zaman, dulu tidak ada kongres, hanya bikin pertunjukan saja," kata JK saat membuka Kongres HMI di Pekanbaru, Minggu (22/11/2015).

Tak hanya menyindir HMI Riau selaku panitia kongres, Ketua HMI Cabang Makassar periode 1965-1966 ini juga menyentil semua pengurus besar HMI.

"Ini Ketua PB HMI M Arif sibuk bikin proposal saja," kata dia disambut tawa hadirin.

Wapres juga mengimbau HMI tidak mendahulukan amarah dan tindakan protes anarkis dalam menyampaikan keinginan, namun menggunakan akal dan logika yang baik.

"Tanpa itu negara tidak akan maju, tanpa inovasi suatu negara akan terbelakang. Itulah yang mendasari HMI," tegas JK.

JK berharap masyarakat dan pemuda Islam dapat lebih memberikan peran dan turut serta dalam pembangunan, seperti melalui usaha di bidang ekonomi.

Rincian biaya kongres HMI mulai tersebar di media sosial, setelah Pemprov Riau mendukung kegiatan tersebut, dengan mengucurkan anggaran daerah Rp 3 miliar.

Namun, dengan biaya Rp 7 miliar itu, sekitar 1.500 anggota HMI yang berasal dari berbagai provinsi diduga terlantar, tidak mendapatkan penginapan dan makanan. Sehingga sempat menuai protes dan berujung aksi anarkis.

Polisi mendamaikan dengan mengirim ribuan nasi bungkus dan menginapkan mereka di fasilitas umum, seperti gelanggang remaja, kampus Universitas Riau (Unri) dan beberapa SPBU.

Berikut rincian dana kongres HMI yang sempat beredar di sosial media;

- Biaya akomodasi Rp 1,2 miliar
- Biaya transportasi Rp 983 juta
- Biaya perlengkapan Rp 828 juta
- Biaya keamanan Rp 220 juta
- Biaya penampilan seni budaya Rp 144,5 juta
- Biaya acara Rp 392 juta
- Biaya administrasi kesekretariatan Rp 853 juta
- Biaya dokumentasi Rp 37 juta
- Biaya publikasi Rp 200 juta
- Biaya operasional panitia, dan pimpinan sidang, serta tamu undangan Rp 465 juta.

(Rmn/Ado)