Liputan6.com, Padang - Kisruh dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto mendorong pertemuan pucuk pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Salah satu peserta pertemuan itu ialah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Ia menerangkan, dalam pertemuan para pimpinan parpol pada Jumat, 20 November 2015, malam lalu, memutuskan untuk merekomendasikan Setya Novanto mengikuti proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Kami dorong untuk ikuti proses di MKD," ujar Sohibul ditulis Senin (23/11/2015).
Sohibul beranggapan, proses pemeriksaan oleh MKD akan membuktikan kebenaran apakah Setya memang nakal atau laporan tersebut tidak benar. Walau demikian, ia menyatakan tidak setuju jika ada perombakan ulang formatur kepemimpinan DPR saat proses pemeriksaan di MKD berlangsung terhadap Setya Novanto.
Baca Juga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto dengan menyertakan bukti rekaman yang diduga dilakukan Ketua DPR itu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia dan seorang pengusaha minyak.
"Makanya, kami arahkan untuk mengikuti proses MKD. Di sana akan terbukti," jelas Sohibul.
DIa juga menjelaskan, KMP saat ini masih galau dalam bersikap. Sikap KMP menunggu proses yang berjalan di MKD.
"Setelah hasil MKD keluar, baru kami mengadakan rapat untuk mengambil kebijakan bersama," tegas Sohibul.
Lain halnya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia yang saat itu bertugas menjadi juru kampanye untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno-Nasrul Abit enggan berkomentar sedikitpun soal kisruh Setya Novanto.
Prabowo hanya menemui dan bersalaman dengan masyarakat Sumatera Barat tanpa menghiraukan pertanyaan wartawan kala akan meninggalkan Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol, Kota Padang. (Din/Mut)