Sukses

Maruarar PDIP: Banyak Perbaikan dalam Setahun Jokowi-JK

Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa kegaduhan.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan beberapa perbaikan dalam setahun kinerjanya. Kemajuan ini tentu harus diapresiasi.

Hal ini diungkapkan politikus PDIP Maruarar Sirait. Menurut dia, bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi.

"Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak segan mendengar masukan dan memperbaikinya," ujar Maruarar Sirait di diskusi "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa malam 24 November 2015.

 



Anggota Komisi XI ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang lesu.

Target ekonomi harus dibuat realistis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak karena untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.

Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa kegaduhan. Di awal-awal pemerintahan, terkait dengan masalah hukum ini, memang ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.

"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ujar Maruarar.

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan di awal-awal transisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa.

Namun kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," pungkas Maruarar. (Ron/Dan)