Syaifullah DPR: Bahas Setya Novanto, Jangan Lupa Pokok Perkaranya

Liputan6.com, Jakarta - Publik dan DPR dikejutkan dengan laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal dugaan pencatutan nama pimpinan negara. Sejumlah pihak meributkan soal dugaan tersebut. Namun, perdebatan tersebut dinilai justru menyimpang dari persoalan pokok.

Wakil Ketua Komisi I Syaifullah Tamliha menyarankan sebaiknya fokus yang lebih utama tidak dilupakan, yaitu tentang perpanjangan kontrak pemerintah dengan PT Freeport.

"Kalau bisa seperti Bung Karno katakan dulu, kalau generasi muda sudah siap mengelola sendiri, maka tidak akan ada lagi pemberian izin terhadap negara asing untuk menambang di negeri ini. Sekarang kan sudah sangat siap untuk menambang. Buat apa lagi ada Freeport di situ?" ujar Syaifullah di Gedung DPR, Senayan, Jumat 27 November 2015.

Menurut dia, untuk mendapatkan kejelasan mengenai kasus ini, MKD bisa memanggil Presiden, Wakil Presiden, Menteri ESDM, Dirut Freeport dan Riza Chalid agar mendapatkan data yang lebih komprehensif.

"Siapa sih yang sebenarnya bermain dalam skandal saham yang diinginkan dalam perpanjangan Freeport ini? Siapa pun yang terlibat dalam skandal itu, kalau tidak dipecat maka mengundurkan diri," tegas Syaifullah.

Dia berharap MKD bisa memanggil Presiden Jokowi untuk ditanya, apakah Presiden pernah bertemu dengan Ketua DPR untuk membicarakan tentang Freeport.

"Kalau tidak berani (memanggil Presiden) ngapain jadi anggota MKD. Mundur saja dari MKD kalau tidak berani. Enggak ada gunanya kalau MKD tidak mampu memanggil pihak yang terlibat. Kalau perlu dikumpulkan semuanya. Skandal ini perlu dibongkar agar kita bisa memastikan apakah kita perlu atau tidak untuk mempertahankan perpanjangan kontrak antara Indonesia dengan PT Freeport Indonesia," tukas Syaifullah.

Selain itu, dia mengkhawatirkan, perombakan anggota MKD yang saat ini banyak didominasi oleh Fraksi Golkar dapat menjebak mahkamah tersebut pada permainan salah satu fraksi. (Bob/Ado)