Ahok: Cara Berbeda, Wajar Ketua DPRD Temukan Dana Siluman

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklaim telah menemukan sejumlah dana siluman sebesar Rp 1,88 triliun tanpa kegiatan dalam pengajuan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menanggapi temuan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai‎ cara penyisiran yang dilakukan Ketua DPRD berbeda dengan yang dilakukan pihaknya.

"Ini kan auditor luar, dia enggak ngerti sistem keuangan juga, yang dilihat tuh ada perbedaan komponen. Harusnya memang e-budget, e-planning itu masukin komponen satuan baru jadi nih barang. Ternyata mereka ini masih coba-coba. Itu yang membuat saya sisir sampe 11 malam, 11 hari sisir," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, (30/11/2015).

Salah satu cara yang terungkap adalah dengan menggelembungkan anggaran dan menyerahkan data berbeda. Ada satu dinas yang mencantumkan anggaran untuk satu kegiatan Rp 300 juta dalam pembahasan bersama Dewan. Tapi setelah dicetak untuk dibagikan kembali ke Dewan, angkanya berubah menjadi Rp 1 miliar. ‎

Ahok pun menilai perbedaan hasil audit tersebut merupakan hal yang wajar lantaran komponen dan model penyisirannya berbeda.

"‎Ternyata mereka masih coba-coba masukin dulu nih judulnya, dalamnya dimainin. Makanya ketua inisiatif, akuntan ada bedanya enggak? Ya pasti beda. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalem sebetulnya," kata Ahok.

Ahok  meyakini t‎ujuan dari audit tersebut agar APBD 2016 jauh lebih baik karena disusun secara transparan. Ia pun menganggap inisiatif audit yang dilakukan Prasetio karena banyaknya praktik kecurangan yang terjadi di jajaran SKPD dan indikasi keberadaan dana siluman di SKPD DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengatakan cara penyisiran yang dilakukannya berbeda dengan Ahok. Bila mantan Bupati Belitung Timur itu melakukannya dengan begadang semalam suntuk, maka Prasetio memilih untuk menyewa auditor yang dianggap menguasasi bidangnya.

Dari audit itu juga didapati modus akal-akalan SKPD untuk mendapat untung dalam kegiatan. Salah satu cara yang terungkap adalah dengan menggelembungkan anggaran dan menyerahkan data berbeda.

‎"Kami buka semuanya. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Kami menyusun anggaran untuk masyarakat. Tidak ada mengarah ke Pergub. Ini murni agar anggaran 2016 lebih baik," ujar Prasetio.

Berikut daftar dinas dan total anggaran tanpa kegiatan:

1. Dinas Pendidikan Rp 1,39 triliun
2. Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Timur Rp 550 juta
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Rp 92,5 juta
4. Unit Penyelenggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Rp 400 miliar
5. Rumah Sakit Umum Kecamatan Sawah Besar Rp 2,26 miliar
6. Dinas Perhubungan dan Transportasi Rp 68,59 miliar
7. Unit Pengelola ERP Rp 2 miliar
8. Unit Pengelola Kerata Api Ringan Rp 1,78 miliar
9. Badan Promosi dan Penanaman Modal Rp 5,71 miliar
10. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur Rp 1,90 miliar
11. Biro Perekonomian Rp 1,08 miliar. ‎

(Ron/Sun)**