BUMD DKI Jakarta Juga Menunggak Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus berupaya membuat masyarakat mau membayar tunggakan pajak. Tapi, rupanya masih ada saja yang belum membayar, termasuk BUMD milik pemerintah.

Tercatat, PD Dharma Jaya sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta bidang pemotongan hewan ternak pun menunggak pajak. Total pajak yang belum dibayar sebesar Rp 417 juta.

"Iya PD Dharma Jaya juga belum membayar pajak Rp 417 juta dari 2012-2014. Untuk yang 2015 sudah membayar pajak," kata Kepala Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung, Henri Setyawan, saat pemasangan pelang peringatan di PT Presiden Taksi, Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, Senin (30/11/2015).

Pihak Sudin Pendapatan Pajak Jakarta Timur juga akan memasang pelang peringatan di Kantor PD Dharma Jaya. Hal itu akan dilakukan bila tidak ada niat baik dari PD Dharma Jaya, seperti yang dilakukan petugas kepada PT Presiden Taksi.

Menurut catatan, PT Presiden Taksi menunggak pajak Rp 1,7 miliar. Perusahaan tidak membayar pajak sejak 2002-2009 dan 2014-2015.

"Total sebenarnya Rp 1,7 miliar. Tapi karena tahun pembinaan pajak ada penghapusan sanksi, ada keringanan hingga Rp 423 juta jadi perusahaan hanya harus membayar Rp 1,3 miliar," jelas Henri.

Saat ini, lanjut dia, belum ada pernyataan dari perusahaan akan membayar pajak dalam waktu dekat atau tidak. Alhasil, petugas menancapkan pelang peringatan di halaman perusahaan.

Selain itu, ada beberapa instansi di Jakarta Timur belum membayar pajak. Sebut saja Gedung Cawang Kencana Rp 3,2 miliar, RS Otak Rp 5,63 miliar, RS Mediros Rp 633 juta.

Selama 2015, Pemkot Jakarta Timur baru bisa merealisasikan Rp 770 miliar dari target Rp 1,2 triliun. Sedangkan waktu tinggal 1 bulan. (Bob/Ans)