Suara Mahasiswa Papua 'Dibungkam' Gas Air Mata

Liputan6.com, Jakarta - Dengan hati gembira, mahasiswa salah satu universitas di Yogyakarta, Abby Douw (20) menginjakan kakinya di Jakarta. Bersama ratusan temannya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), ia berencana menyuarakan aspirasi mereka di jantung ibu kota.

Pukul 09.30 WIB, mereka tiba di sekitar Bundaran Hotel Indonesia untuk bergabung dengan kawan sekampung halamannya dan melakukan longmarch ke Istana Negara. Namun aksi mereka dihadang aparat dengan alasan tidak ada surat pemberitahuan kegiatan unjuk rasa.

"Kami kan ada beberapa kelompok, kami datang sekitar jam 09.00-09.30 WIB itu langsung dihadang," jelas Abby selaku Juru Bicara AMP di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Abby dan ratusan mahasiswa ini menuntut Pemerintah memberikan kebebasan bagi Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. Lalu mereka meminta Pemerintah menarik aparat penegak hukum dari tanah kelahiran mereka.

Selanjutnya mereka ingin Pemerintah menarik produk kebijakan Otonomi Khusus, Pemekaran dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Inti dari tuntutan mereka adalah ingin memisahkan Papua dari NKRI.

"Kami minta kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Papua. Kemudian menuntut semua perusahaan asing, multinational cooporation yang beroperasi di Papua agar ditutup. Posisi lingkungan sendiri terjadi kerusakan," tutur Abby.

"Kemudian militer datang, berusaha mencabut hak-hak tanah masyarakat yang berujung pada pemusnahan masyarakat yang berdiam di wilayah itu. Kepentingan utamanya hanya untuk mengeksploitasi tanah Papua," sambung Abby.

Abby mengatakan, sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengemukakan pendapat di ruang publik melalui fax kepada Polda Metro Jaya 3 hari sebelumnya, Sabtu 28 November dan sudah mendapat izin. Karena itu ia bersama ratusan mahasiswa Papua bergerak menuju Bundaran HI.

"Surat pemberitahuan sudah kami kirim ke Polda Metro Jaya langsung lewat fax. Sudah di-acc," tandas Abby.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal mengklarifikasi keterangan Abby. Ia mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan. Oleh sebab itu pihaknya menganggap kegiatan AMP ilegal.

"Teman-teman yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Papua sama sekali tidak menyampaikan surat pemberitahuan menyampaikan pendapat di muka umum," tegas Iqbal.

Iqbal menjelaskan, prosedur menyampaikan pendapat sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu adanya surat pemberitahuan ke aparat berwajib agar kegiatan tersebut mendapat pengamanan dan tidak berakhir kericuhan.

"Kalau ada surat pemberitahuan, kami bisa menyelidiki apakah berpotensi menjadi rawan atau tidak. Kalau misalkan demonstrasi itu ada unsur mengganggu keamanan, kami pasti melakukan pencegahan maksimal," terang Iqbal.