Panglima TNI: Pembelian Heli Italia untuk Presiden Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 ditunda, bukan dibatalkan. Helikopter buatan Italia itu sedianya diperuntukkan bagi Presiden dengan kelas VVIP.

"Jadi begini, bukan dibatalkan. Jadi Presiden menyatakan untuk menunda karena ada kesannya heli itu mahal harganya dan mewah, tapi dipakainya juga cuma VVIP saja," ucap Gatot di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (3/12/2015).

Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini, penundaan dikarenakan saat ini keadaan ekonomi Indonesia masih terpuruk. Sehingga, dengan harga yang mahal, menjadi bertolak belakang dengan kondisi saat ini.

"Kondisi ekonomi sekarang, Presiden merasa kok heli mahal begitu. Itu sangat logis," ucap dia.

Sejauh ini helikopter TNI AU masih punya cadangan lain yang bisa digunakan Presiden. Misalnya helikopter Super Puma kelas VVIP yang selama ini sudah digunakan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke daerah.

"Untuk heli ada beberapa alternatif. Ada Super Puma. Kemarin saya paparkan kepada Presiden dengan pertimbangan kondisi ekonomi sekarang. Heli yang sekarang itu masih visible (bagus)," kata Gatot.

TNI AU sendiri akan mengikuti perintah Presiden untuk menunda pembelian helikopter AW 101. "Saat memaparkan diputuskan oleh Presiden. Jika memutuskan batal, TNI ikut batalkan. Tidak berkomentar apa pun juga karena Presiden pemimpin tertinggi TNI," kata Gatot.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan ungkapan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kata dia, Presiden Jokowi memutuskan menolak pembelian helikopter ‎Agusta Westland AW-101. ‎

Penolakan itu lantaran helikopter Super Puma yang saat ini biasa digunakan oleh Jokowi dianggap masih layak terbang dan dapat digunakan untuk keperluan dinas kepresidenan. ‎

"Dengan mempertimbangkan dan mendengar masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian Helikopter Agusta Westland AW-101‎," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kemarin.**