Komisi I DPR Sebut Penolakan Jokowi Atas Heli Italia Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Presiden Jokowi menolak pembelian helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 buatan Italia dinilai tepat. Apalagi helikopter VVIP tersebut kabarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

"Itu merupakan keputusan yang tepat. Di samping AW-101 itu mahal, juga untuk heli VVIP sudah bisa diproduksi di dalam negeri oleh PT DI (Dirgantara Indonesia)," ujar anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

3 Saran

Karena itu, Hasanuddin meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI mematuhi arahan Jokowi terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan.

"Pertama, harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua, harus mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dan ketiga, harus memperkuat keterpaduan operasional alutsista," tutur purnawirawan jenderal bintang 3 itu.

‎Menurut TB Hasanuddin, ketiga hal itu menjadi sangat penting mengingat keuangan negara yang terbatas dan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.

"Untuk itu Kemhan perlu melakukan penataan ulang cara pengadaan (alutsista), dengan melibatkan unsur inspektorat jenderal sejak awal perencanaan sampai proses pengadaan," tutur Hasanuddin.

"Pada suatu saat kita harus menjadi negara yang mandiri di semua bidang kehidupan, termasuk dalam industri pertahanan. Mari kita dukung arahan Presiden demi kepentingan bangsa dan negara dan demi terbangunnya kekuatan TNI yang handal," pungkas TB Hasanuddin.

Sementara itu, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengaku siap jika pihaknya diminta Presiden Joko Widodo membuat helikopter kepresidenan.

Jika nanti PT DI ditugaskan membuat helikopter VVIP maka akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Tak cuma menyesuaikan kebutuhan, bahkan dia memastikan akan membuat heli yang sesuai karakter Presiden.