Was-Was Guru di Hari Ulang Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Ada pemandangan berbeda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 13 Desember. Ratusan ribu guru tampak menyesaki stadion terbesar di Tanah Air itu.

Kali ini mereka berkumpul bukan untuk aksi demo seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Para tenaga pendidik itu tengah merayakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Repubik Indonesia (PGRI) ke-70.

Pantauan lapangan Liputan6.com di lapangan, para guru tersebut datang dari sejumlah daerah seperti Palembang, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan daerah lainnya dengan menggunakan bus.

Banyaknya kendaraan yang terparkir di sekitar stadion, membuat kemacetan panjang sejumlah ruas jalan di seputar Senayan, Jakarta Selatan.

"Kami bangga, para guru tetap hadir dalam peringatan HUT ke-70 PGRI. Ini membuktikan apa yang dikhawatirkan pemerintah pada peringatan HUT PGRI tidak terbukti. HUT berlangsung tertib, damai dan aman," kata Ketua Umum PGRI, Sulistyo di SUGBK Jakarta, Minggu 13 Desember 2015.

Sulistyo menyatakan, meski sedikit dibuat kecewa karena Presiden Jokowi urung hadir, pihaknya mengakatakan perayaan puncak HUT PGRI berlangsung meriah. 

Di usianya yang ke-70 saat ini, Sulistyo mengaku ada sejumlah persoalan yang membuat para harap-harap cemas. Isu penghapusan tunjangan guru, menjadi kecemasan terbesar yang menggelayut di benak para guru saat ini.

"Isu ini sangat meresahkan guru. Jika wacana itu benar terjadi maka tidak sesuai dengan janji kampanye Presiden Jokowi," ucap Sulistiyo .

Sebelum pemilihan presiden, kata Sulistyo, Jokowi menyampaikan bahwa tunjangan guru tidak akan dihapuskan melainkan ditambah.

"Kita berharap Pak Jokowi menepati janjinya," kata dia.

Tidak hanya soal tunjangan, dia memaparkan beberapa hal lain turut menyebabkan kecemasan guru. Salah satunya, Uji Kompetensi Guru (UKG).

"Banyaknya tugas tambahan (dalam UKG) membebani guru dalam menjalankan tugas utamanya yaitu kualifikasi akademik dan linearitas yang tidak sejalan dengan UUGD serta PP19/2009," kata Sulistiyo.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah menghimbau para guru agar membantu bupati, wali kota, gubernur dan presiden untuk membangun bangsa.

"Tetapi kami menolak berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada guru, bahkan menyakiti guru," lanjut Sulistiyo.

Merasa Dicurigai

Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta kepada sejumlah kementerian agar tidak mencurigai agenda pelaksanaan HUT PGRI.

"Kita sangat menyayangkan adanya sikap kecurigaan berlebihan dari pemerintah dalam hal ini Menpan-RB dan Kemendikbud, yang mendadak menerbitkan surat edaran sebagai reaksi atas peringatan HUT PGRI," ucap Sulistiyo.

Dia mengatakan, PGRI merupakan organisasi legal yang diakui pemerintah. Sehingga tak perlu surat edaran macam itu terbit.

"Tidak ada yang perlu dicurigai ketika PGRI mengundang dari seluruh Indonesia untuk merayakan HUT ke-70. Acara ini legal dan sah dapat izin dari kepolisian," tegas dia.

Sulistiyo menuturkan, diundangnya seluruh anggota PGRI dilakukan bukan untuk melawan pemerintah. Namun, ditujukkan sebagai wadah komunikasi dan silaturahmi sesama guru.

"Tidak ada muatan politis. Kecuali politik untuk mempejuangkan kesejahteraan dan mutu guru sekaligus pendidikan di negeri ini," tutur dia.

Tidak hanya itu, Sulistiyo juga memastikan seluruh kegiatan PGRI tidak ada yang menentang atau berlawanan dengan pemerintah. Bahkan PGRI selalu ingin bergandeng tangan dan mendukung kebijakan Pemerintah yang tujuannya mensejahterakan guru.

"Tidak pernah ada aksi dan kegiatan kita yang melawan pemerintah," pungkas Sulistiyo.

Pemerintah Jamin Tunjangan Guru

Presiden Jokowi batal hadir di acara HUT PGRI di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK. Sebagai gantinya Jokowi menunjuk  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Puan Maharani untuk mewakili.

"Saya mewakili Presiden Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh guru Indonesia yang hadir pada kesempatan ini," kata Puan di Stadion GBK, Minggu 13 Desember.

Puan mengatakan, presiden sebenarnya sudah dijadwalkan menghadiri acara ini. Namun, karena ada kepentingan lain, dengan berat hati dia membatalkannya.

"Tadi Pak Presiden mau hadir, tapi beliau mengikuti kegiatan lain. Jadi nggak bisa datang," tutur dia tanpa memberikan keterangan jelas kegiatan apa yang diikuti Jokowi.

Dalam sambutannya, Puan menyebut guru punya peranan penting bagi bangsa. Sebab, pembangunan bisa terwujud karena peran guru.

"Guru punya tanggung jawab tinggi dalam membangun bangsa. Yaitu dengan cara mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan," kata Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan memastikan tunjangan profesi guru tidak akan dihapus.

"Tunjangan profesi guru masih tetap ada dan sudah dianggarkan dalam APBN 2016," kata Puan.

Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menegaskan, tunjangan profesi guru merupakan kewajiban pemerintah, karena itu merupakan perwujudan pelaksanaan undang-undang.

"Kami menginginkan tunjangan guru selalu ada, karena itu amanat dari Undang-Undang. Ini juga bagian dari komitmen pemerintah untuk kesejahteraan guru," ujar Puan.

Mendikbud Tak Diundang

Selain Presiden Jokowi, satau nama lain yang tidak hadir di acara HUT ke-70 PGRI adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Ketidakhadirannya Anies dalam acara tersebut cukup mengundang pertanyaan.

Anies mengaku, dirinya tidak hadir lantaran tidak mendapatkan undangan resmi dari PGRI.

"Mendikbud tidak diundang karena itu tidak hadir dalam acara di Gelora Bung Karno," ujar Anies dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Minggu 13 Desember.

Anies mengaku tak mempermasalahkan dirinya tak diundang dalam acara tersebut. Ia menilai acara yang biasanya digelar bersamaan dengan Hari Guru Nasional (HGN) itu merupakan acara internal PGRI dan bukan acara peringatan hari guru yang biasanya digelar tiap bulan November.

"Acara HUT PGRI, yang untuk pertama kalinya juga diputuskan digeser oleh PGRI ke bulan Desember, adalah kegiatan internal organisasi yang patut dihormati sesuai dengan perundangan yang memberikan hak untuk berkumpul dan berserikat," ucap mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Menurut Anies, pemerintah secara resmi telah menggelar puncak peringatan HGN pada 24 November lalu. Acara yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi itu, menurutnya merupakan acara pertama yang dilakukan pemerintah untuk semua guru di Indonesia dan bukan hanya guru-guru yang tergabung dalam satu organisasi tertentu.

"Hari Guru Nasional (HGN) ditetapkan lewat Kepres 78/1994 sebagai peringatan resmi negara dan baru tahun 2015 inilah untuk pertama kalinya pemerintah menyelenggarakan HGN sebagai sebuah acara negara untuk semua guru," ucap Anies.

2,9 Juta Guru Uji Kompetensi

Mendikbud Anies Baswedan menyebutkan, 2,9 juta guru telah mengikuti uji kompetensi guru (UKG) 2015. Dia menegaskan, uji kompetensi dibutuhkan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah menyediakan testing center di setiap kabupaten agar para guru bisa meningkatkan kompetensinya secara berkala.

"Di setiap kabupaten sudah ada. Sudah ada sekolah-sekolah yang menjadi testing center dan LPMP (lembaga penjamin mutu pendidikan) kita juga jadi tempat ujian," ujar Anies di Kampus Janabadra, Yogyakarta, Kamis 3 Desember lalu.

Anies berharap, para guru menggunakan hasil ujian itu sebagai alat bercermin tentang kompetensinya.

Berdasarkan hasil ujian itu, ia meminta agar para guru meningkatkan kualitas mengajarnya. Ia meyakini proses tersebut akan semakin menggairahkan kegiatan belajar mengajar.

"Tentu orangtua mau anaknya dididik orang-orang kompeten. Guru-guru pasti juga mau (menyatakan) kami adalah orang kompeten. Diharapkan alat untuk bercermin dan tahu di mana alat-alat yang harus dikembangkan dari gurunya," ujar Anies.

UKG 2015 berlangsung pada 9-27 November 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Rp 261 miliar untuk ujian itu.

UKG dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Hanya 36 dari 520 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan UKG secara luring.

Kemdikbud menyiapkan 200 paket soal untuk 200 mata pelajaran program keahlian. Waktu pelaksanaan berlangsung selama 120 menit dengan bentuk soal pilihan ganda sejumlah 60-100 soal. Usai UKG, Kemdikbud akan melangsungkan pendidikan dan pelatihan bagi guru.
 
Ada 4 kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yakni pedagogik, profesional, sosial, dan pribadi. Standar minimum UKG tahun ini 5,5. Pada 2009, nilai standar UKG minimal mencapai 8.