Sidang Luhut Digelar Terbuka, MKD Langsung Panas

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang 'Papa Minta Saham' dengan menghadirkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. Sidang tersebut digelar secara terbuka.

Sesaat setelah Luhut memberikan keterangannya, sidang yang dipimpin Wakil Ketua MKD dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad itu langsung memanas. Awalnya, Dasco membagi anggota MKD untuk dapat giliran bertanya kepada‎ Luhut sesuai barisan duduknya, yakni barisan kanan, tengah lalu kiri. Namun, hal tersebut langsung diprotes anggota MKD dari Fraksi Nasdem Akbar Faizal.

"Tidak bisa seperti itu, itu tidak adil," kata Akbar di ruang sidang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Mendapat protes tersebut, Dasco pun menyampaikan, dia berhak mengatur jalannya persidangan. "Saya di sini yang memimpin sidang, supaya tertib," jawab Dasco.

"Tertib bagi Anda, tapi tidak tertib bagi kami. Anda sudah seperti diktator di sini," ucap Akbar dengan nada tinggi.

Melihat situasi semakin memanas, beberapa anggota MKD pun menengahi agar sidang dilakukan seperti biasanya yakni anggota MKD yang ingin bertanya mengacungkan tangan.

"Ya sudah, kita mulai dari yang ingin bertanya duluan, yang siap (acungkan tangan) mulai dari Pak Sudding, Pak Supratman, dan ketiga nanti Pak Akbar," tandas Dasco.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan MKD DPR hari ini. Luhut hadir untuk diperiksa dalam sidang etik kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Luhut tiba di ruang sidang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 14 Desember 2015 sekitar pukul 12.57 WIB. Dia ditemani Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai dan langsung masuk ke ruang tunggu tanpa memberikan pernyataan ke awak media soal sidang 'Papa Minta Saham' tersebut.

Menurut Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, keterangan Luhut dibutuhkan karena namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.