Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengklaim DKI Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki sistem anggaran transparan yang dapat diakses seluruh masyarakat.
Hal itu diungkapkan Ahok setelah menilai anggaran Provinsi DKI Jakarta berhasil terimplementasi di sistem e-planning dan e-budgeting.
"Saya kira Provinsi DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang paling berani open data," ujar Ahok di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Ia mengatakan, tahun 2015 merupakan kali pertama Provinsi DKI membuat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) dengan menjabarkan rincian anggaran hingga ke nominalnya dan terbuka.
Ahok menjelaskan, bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan e-budgeting dan e-planning, pasti dapat mengawasi setiap perubahan anggaran yang dimasukkan dalam aplikasi anggaran elektronik itu.
Advertisement
Baca Juga
"Jadi tahun ini saya berani mengatakan pertama kali Provinsi DKI membuat (KUAPPAS) yang paling detail sampai ke angka-angkanya. Jadi bapak ibu bisa mengikuti bagaimana pemikiran kami, mencoret dan menambahkan, bagaimana komponen itu dihilangkan, ini kami open data," ujar Ahok.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, e-budgeting dan e-planning menjadi salah satu variabel yang dapat merepresentasikan DKI Jakarta sebagai Smart City di masa mendatang.
"Jadi kira-kira Smart City DKI seperti itu. Tapi aplikasi yang kami harapkan adalah e-planning dan e-budgeting," tutup Ahok.