Ahok dan DPRD DKI Bahas Pengesahan RAPBD 2016 Secara Maraton

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta hari ini akan menggelar rapat paripurna pengesahan RAPBD 2016. Rapat paripurna ini akan digelar secara maraton selama 3 hari berturut-turut hingga Sabtu, 19 Desember 2015.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pengesahan RAPBD 2016 dilakukan secara maraton karena tahun ini merupakan tonggak sejarah, yaitu bahwa pembahasan RAPBD yang ‎diawali pembahasan KUA-PASS itu sudah dilakukan dengan sangat detil.

"Mudah-mudahan pambahasan selanjutnya masih akan diikuti untuk RAPBD ini bisa lebih lancar lagi karena kita sudah berproses dengan cukup detil," ujar Tuty di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Sidang paripurna yang rencananya dimulai hari ini pukul 14.00 WIB akan didahului dengan sambutan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini akan mengantarkan sendiri ‎RAPBD 2016 ke DPRD DKI untuk disahkan.

"Nanti akan diikuti dengan paripurna untuk penyampaian pandangan umum fraksi, dilanjutkan dengan jawaban atas pandangan umum fraksi oleh Pak Gubernur yang akan dilangsungkan di hari Sabtu," tutur dia.

Menurut dia, kali ini hampir tidak ada lagi aturan yang terlewat baik dari segi format, substansi, dan mekanismenya dalam menyusun RAPBD 2016. Bahkan, ia mengklaim e-Component dan e-Planning sudah terinput 99 persen ke dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) KUA-PASS yang sebelumnya tertunda‎.

"Sehingga RAPBD 2016 akan disahkan hari ini," Tuty menegaskan.

Selanjutnya, kata Tuty, hasil Paripurna Pengesahan RAPBD 2016 ini akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyerahan rencananya akan dilakukan pada 21 Desember 2015.

"Berikutnya ketika kita menyerahkan mengirimkan ini ke Kemendagri, di Kemendagrinya juga bisa diselesaikan dengan cepat karena kita akan menyajikan data-data beserta dengan softcopy-nya, sehingga penelusuran-penelusuran evaluasi bisa lebih mudah lagi," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Busi Hartono mengungkapkan masih ada beberapa dinas yang perlu mengisi komponen dalam KUA-PASS. Setidaknya ada 15 persen lagi dinas yang harus mengisi komponen tersebut.

"Ada penyesuaian input kembali satuannya dan itu semua kita akomodir. Namun ada yang tidak bisa kita akomodir, seperti contoh dia ingin mengubah sesuatu belanja yang tidak mestinya itu tidak kita akomodir," ucap Heru.

"Setelah ini kami estafet bersama Kemendagri seperti dikatakan Bu Tuty, KUA-PASS ini sudah rinci sehingga pembahasan kami di Kemendagri bisa cepat," pungkas Heru.**