Pimpinan KPK Terpilih, Bisakah Diandalkan?

Liputan6.com, Jakarta - "Komisi III gila pilih saya". Ungkapan itu adalah ekspresi Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Saut Situmorang yang tak menyangka jika Dewan Perwakilan Rakyat memilihnya menjadi salah satu pimpinan KPK.

Saud mengakui bahwa dia belum tentu bisa menjadi pimpinan yang baik. Bahkan, dia tak menjamin jika KPK saat ini akan lebih baik ketimbang komisi anti rasuah yang dipimpin Abraham Samad pada periode lalu.

"Enggak ada jaminan KPK sekarang akan lebih baik dari sebelumnya. Makanya yang berubah harus paradigmanya. Makanya saya minta mari kita bersama-sama," kata Saut di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Desember 2015.

Saud pun meminta publik untuk terus mengontrol KPK khususnya dia secara pribadi. Sebab, dia tak menjamin dirinya akan terus baik seperti komitmennya kepada DPR saat uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.

"Saya belum tentu terbaik. Makanya saya harus dikontrol, setiap orang bisa jadi setan. Transparansi dan check of balance penting," ujar dia.

Pada Jumat 18 Desember 2015, Komisi III DPR telah menetapkan 5 calon pimpinan KPK. Melalui voting, mereka memilih 5 di antara 10 capim.

Maka berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, KPK periode 2015-2019 diketuai oleh Agus Rahardjo. Sementara para wakilnya adalah Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif.

Mereka Diragukan

Langkah 5 calon pimpinan KPK ini rupanya tak berjalan mulus. Banyak yang kecewa dengan pilihan DPR itu. Termasuk dari lembaga swadaya masyarakat yang konsern terhadap korupsi,  Indonesia Corruption Watch (ICW).

Salah satunya aktivis ICW, Emerson Juntho, menyebut terpilihnya pimpinan KPK yang baru adalah suatu hasil yang tidak menggembirakan.

"Setelah terpilihnya 5 pimpinan KPK, langit mendung. Kita kecewa," ungkap Emerson.

Emerson berujar, ada ketakutan DPR saat memilih calon pimpinan KPK yang baru, sehingga yang terpilih tidak ada sama sekali yang memiliki pengalaman atau pernah bertugas di KPK sebelumnya.

"Saya lihatnya simple, pasti mereka tidak akan pilih yang akan memakan mereka. Makanya yang dipilih sahabat-sahabat DPR. Saya agak khawatir jangan-jangan DPR tidak ingin mengulangi kejadian yang sama," ujar dia.

Kejadian yang dimaksud adalah bagaimana KPK pada kepemimpinan sebelumnya banyak menangkap atau mengungkap korupsi anggota DPR maupun tokoh politik. DPR pun lantas memilih orang-orang yang dianggap paling 'lembek'.

"Kalau yang dianggap keras-keras kayaknya nggak akan dipilih. Kita anggap memang pilihannya bukan yang terbaik. Yang dipilih adalah mereka yang ingin jadikan KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi," ujar dia.

"Dan mereka yang setuju akan revisi UU KPK yang sebenarnya akan melemahkan KPK," lanjut Emerson.

Bisa Diandalkan

Berbeda dengan ICW, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi pilihan DPR itu. Khususnya Ketua KPK Agus Raharjo. Menurut pria yang karib disapa Ahok ini, Agus Rahardjo merupakan figur yang tepat dan cocok.

"Agus sangat cocok untuk memimpin KPK. Saya kenal dekat dengan Agus. Bahkan yang nolong RSUD Koja pakai rancang bangun itu, ya Pak Agus. Termasuk penghapusan outsourching di Jakarta itu karena Pak Agus," ujar Ahok kemarin.

Karena kedekatan itu, hampir setiap ada persoalan ‎Ahok minta tolong Agus. Tidak terkecuali terkait sistem pengadaan barang dan jasa yang baik untuk DKI.

Menurut dia, Agus pula yang mendorong agar Jakarta menjadi percontohan daerah lain dalam penggunaan sistem e-catalog.

 
"Jadi kalau Anda bicara e-catalog di republik ini, yang saya suka ngomong e-catalog, e-catalog di LKPP itu berhubungan langsung dengan Pak Agus Rahardjo," beber dia.

Sama dengan Ahok, Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin pimpinan yang baru tersebut dapat lebih garang dalam memberantas korupsi dibandingkan pemimpin sebelumnya. Untuk itu, dia meminta kepada publik agar tak mengkritiknya terlebih dahulu.

"Yah jangan dulu dikritik sebelum menjalankan tugas yah, bisa-bisa lebih keras daripada yang lalu. Tunggu saja, saya yakin ini lebih keras," ujar JK di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

"Jangan hanya menganggap ahli antikorupsi hanya yang itu-itu saja. Ini lebih hebat lagi nanti, percaya sama saya," ucap dia.

Masih Ada Harapan

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menaruh harapan pada kelima pimpinan KPK yang baru terpilih ini dapat memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Polri, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Diharapkan ke depan bisa kerja sama yang lebih erat, lebih sinergis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk harapan kita juga KPK lebih jaya, lebih berhasil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta.

Menurut Badrodin, kerja sama dan sinergi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi penting dilakukan. Mengingat, masih banyaknya kasus korupsi yang harus diungkap.

"Ya sebagaimana beberapa waktu lalu, sudah saya sampaikan kerja sama itu tidak cukup dengan MOU, tetapi kalau kita mau bersinergi ada persyaratan-persyaratan yang harus disadari, kita harus lakukan lebih keras karena kerja sama itu. Sinergi itu perlu ada interaksi, ada saling kepercayaan, tidak hanya pimpinan tapi juga pelaksana di tingkat bawah," Badrodin menerangkan.

Terpilihnya 5 calon pimpinan KPK ini disambut positif oleh pemerintah.

"Pemerintah menghormati Pimpinan KPK baru yang baru dipilih Komisi III DPR yang akan ditetapkan dalam paripurna DPR," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki.

 
Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen bersama 5 pimpinan KPK yang baru untuk bekerja memberantas korupsi melalui dua cara, yaitu penindakan dan pencegahan. Pemerintah juga meyakinkan upaya untuk terus memperkuat KPK.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat KPK," ucap Teten.

Walau sempat menimbulkan pro kontra, mantan aktivis antikorupsi itu meyakini masyarakat tetap optimistis atas terpilihnya ke-5 orang itu. "Banyak harapan publik kepada pimpinan KPK yang baru," tukas Teten.