Survei Polcomm: Publik Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Jilid II

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei terbaru Lembaga survei Political Communication (Polcomm) Institute menyimpulkan Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Kerja jilid II.

"61,8 persen publik mendesak Presiden Jokowi segera lakukan reshuffle jilid II sebesar guna memperkuat kinerja kabinet. Sedangkan yang tidak perlu yakni 19,8 persen dan tidak tahu 18,5 persen," kata  Peneliti Senior Polcomm Institute,‎ Afdal Makkuraga Putra‎, di Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Afdal menerangkan salah satu faktor pendorong reshuffle adalah untuk memperbaiki koordinasi antar kementerian. Sebab, publik melihat belum ada sinergi maupun koordinasi sebesar 39,2 persen, sudah koordinasi 20,6 persen, dan tidak tahu 40,3 persen.

"Publik menyatakan awal tahun 2016 untuk reshuffle sebanyak 33,7 persen‎, akhir tahun 2016 31,4 persen, dan tidak tahu 34,9 persen," papar Afdal.

Survei Polcomm Institute ini menggunakan metode multistage random samping dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 20-26 November 2015, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 3,1 persen.

Sementara itu, soal siapa yang harus segera dievaluasi, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menuturkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, adalah dua pembantu preisden yang harus segera dievaluasi. 

"Alasan kenapa dua menteri itu wajib dievaluasi, Sebab 2 menteri itu tidak mengenal konsep Nawa Cita yang diusung Presiden Joko Widodo," kata Masinton, dalam diskusi tersebut.

Selain tidak menjalankan konsep Nawa Cita, kedua menteri itu dianggap miskin prestasi dan kerap dianggap sebagai biang kegaduhan.

"Pelindo II, Geger soal Penyertaan Modal Negara (PMN) di APBN 2016 yang ditolak seluruh fraksi di DPR. Begitupun Sudirman Said yang sukses membuat gaduh dengan kasus saham Freeport‎," kata politisi PDIP ini.

"Jadi kalau tidak segera dievaluasi, publik pasti bertanya-tanya," tandas Masinton.