Sukses

2 Kepala Daerah Ini 'Bersaing' Kebijakan dengan Ahok

Pada kesempatan ini, Ahok mengungkapkan kemampuannya membenahi guru di Ibu Kota, dengan memberikan tunjangan lebih kepada guru.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi publik bertema 'Pengelolaan Guru, Sentralisasi atau Desentralisasi' hari ini.

Dalam acara ini turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Gubernur Banten Rano Karno, dan Wali Kota Pontianak Sutarmidji.

Pada kesempatan ini, Ahok mengungkapkan kemampuannya membenahi guru di Ibu Kota, dengan memberikan tunjangan lebih kepada guru. Pernyataan ini langsung ditanggapi Sutarmidji.

"Prinsipnya sama. Tapi Pak Ahok duitnya banyak, karena itu lebih baik cenderung nya berbagi. Selama ini ributkan sertifikasi. Semua penghasilan yang diterima guru itu menurut saya terpusat, tinggal ditransfer saja," ujar Sutarmidji di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

"Itu lebih simpel, tidak akan ribut lagi. Jadi APBD daerah sehat, karena belanja pegawai rendah. Intinya, semua penghasilan guru ini terpusat. Daerah harus mengoperasionalkan. Kita tinggal meningkatkan kemampuan guru," lanjut dia.


Seakan tak mau kalah dengan Ahok yang ingin menarik guru sekolah swasta terbaik ke sekolah negeri, Sutarmidji pun akan berupaya memberikan 'hadiah' kepada guru berprestasi.

"Guru yang berprestasi nasional, saya langsung angkat jadi kepala sekolah, tak perlu tes-tes lagi," kata dia.

Setali tiga uang, Gubernur Banten Rano Karno pun mengatakan akan memberi anggaran besar untuk guru. "Ya saya akan buat seperti Ahok. Masalahnya, di Banten banyak sekolah yang rubuh, tak layak, seperti kandang kambing, kandang sapi."

"Ini sekarang makanya kita bangun demi Banten. Ada gaji kurang, tapi pagi-pagi masih jalan ke sekolah. Karena itu kita sedang mempersiapkan pelimpahan dari kabupaten/kota ke provinsi," sambung dia.

Namun, Rano menegaskan, apa yang disampaikan dirinya bukanlah untuk berkampanye di DKI, khususnya jelang Pilgub 2017.

"Ini bukan kampanye buat di DKI, ya. Masalahnya, di Banten pembagian guru diskriminatif. Semuanya di Kota Tangerang Raya, Tangerang Selatan, jarang ada yang mau di Pandeglang. Inilah susahnya kami," pungkas Rano.