Akhir Tahun Macet Parah, Siapa Salah?

Terpisah, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi ‎Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta, Budi Susandi menyatakan, penyebab kemacetan yang terjadi saat malam Natal 24 Desember kemarin karena lalainya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.‎

Di mata Budi, seharusnya masalah kemacetan itu bisa diatasi pemerintah, jika koordinasi terjalin kuat antarpemangku kebijakan.

"(Macet) Kemarin karena lemahnya koordinasi pemangku kebijakan transportasi. Komandonya ada di Kementerian Perhubungan. Harusnya masalah ini bisa diantisipasi pemerintah," kata Budi di Jakarta, Jumat 25 Desember 2015.

Budi menerangkan, pemerintah, dalam hal ini Kemenhub harusnya mengeluarkan surat pemberitahuan atau semacam SOP, misalnya khusus kendaraan berat tidak boleh melintas saat memasuki libur Natal. Hal itu seperti ketika memasuki musim libur Hari Raya Idul Fitri.

"Ketika Idul Fitri dibuatkan regulasi SOP. Nah harusnya Menhub kemarin mengeluarkan lagi surat pengaturan jam operasional atau larangan kendaraan berat. Setelah itu, baru koordinasi dengan Polri, baik itu Korlantas maupun Polda Metro," ujar dia.

Budi menilai, komando permasalahan transportasi itu tetap berada di Kemenhub serta Jasa Marga. Sementara kepolisian hanya sebagai hilir. Maksudnya, tugas kepolisian untuk mengurai kemacetan.

"Mereka (Kemenhub dan Jasa Marga) yang punya wewenang juklak (Petunjuk Pelaksanaan). Polisi hanya menegakkan hukum saja jika terjadi pelanggaran dan membantu mengurai kemacetan," ucap dia.

Untuk itu, kata Budi, untuk mengantisipasi arus balik libur Natal dan tahun baru, pemerintah harus mengeluarkan SOP larangan kendaraan berat beroperasi. Mengingat, musim libur Natal dan Tahun Baru ini merupakan hajatan besar yang sudah pasti dirayakan setiap tahun.

"Tapi pemerintah tidak peka terhadap hal ini dimana waktu liburan kemarin berbarengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Natal," kata Budi.

Lebih jauh Budi menjelaskan, bahwa seharusnya perlu juga pemerintah memperbanyak posko petugas. Tujuannya, supaya pengendara bisa tertib jika melihat ada petugas di lapangan. Atau petugas bisa mengatur kendaraan-kendaraan yang masuk tol dibatasi jika ruas sudah penuh sesak kendaraan.



"Harusnya mereka memperhatikan jika sudah penuh atau macet, dihentikan dulu kendaraan tidak boleh masuk tol. Begitu juga pengelola rest area, kalau sudah padat ya ditutup jangan dibuka untuk kendaraan, suruh lanjut saja," ujar Budi.‎

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan kemacetan yang mencapai puluhan jam itu telah merugikan konsumen jalan tol, baik kerugian materiil atau kerugian immateriil.

"Secara makro, kenapa pemerintah dan operator jalan tol bisa dituntut ganti rugi, karena pemerintah terlambat mengantisipasi lonjakan arus mudik Natal, yang berbarengan dengan arus mudik liburan, dan Maulid Nabi," kata dalam keterangan tertulis seperti dilansir Antaranews Jumat, 25 Desember 2015 .

Akibat keterlambatan itu, menurut dia, pemerintah dinilai tidak menyiapkan sumber daya yang cukup, baik petugas polri, petugas tol, dan petugas lapangan lainnya.

Selain itu, Tulus menambahkan, operator jalan tol dan polisi tidak menertibkan truk-truk barang yang mengambil jalur tengah, sehingga makin memperparah kemacetan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal mengatasi kemacetan lalu lintas parah pada 23-24 Desember 2015.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya, dengan ini saya menyatakan berhenti," kata Djoko di Jakara, Sabtu (26/12/2015).

Djoko mengakui kemacetan parah yang terjadi beberapa hari lalu merupakan tanggung jawab instansi yang dipimpinnya. Dia juga menegaskan keputusan yang diambilnya tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

"Saya harus bertanggung jawab karena banyak sekali spekulasi dan saya katakan ini kesalahan Ditjen Perhubungan Darat," tuturnya.

Menanggapi keputusan Djoko, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata mengakui Kemenhub mendapat informasi dari media tentang pernyataan berhentinya Djoko Sasono dari jabatan Direktur Jederal Perhubungan Darat.

"Kementerian Perhubungan menganggap hal itu adalah hak pribadi dan menghargai keputusan tersebut," dia menegaskan.

Barata menjelaskan, Kemenhub akan tetap berkoordinasi dengan Korlantas Mabes Polri dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi kemacetan akibat padatnya arus lalu lintas pada musim liburan Natal dan tahun baru kali ini.

"Kemenhub berharap Korlantas untuk lebih siap melakukan rekayasa lalu lintas pada arus puncak.  Kemenhub juga berharap operator jalan tol untuk pengaturan di gerbang tol yang lebih efektif," katanya.

Bila Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono mengakui ‘dosa’-nya dan mundur dari jabatan yang diembannya, lain hal dengan pihak kepolisian. Korps Lalu Lintas Polri ini beralasan tidak ada keseimbangan antar volume kendaraan dan ruas jalan yang menampung kendaraan itu sendiri. Akibatnya, kemacetan panjang pun tidak bisa dihindarkan.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Condro Kirono menerangkan, 3 juta lebih mobil pribadi dari Jakarta, 1 juta lebih kendaraan pribadi dari daerah sekitar Jakarta, dan 12 juta sepeda motor mendadak memenuhi jalanan Jakarta. Khususnya yang mengarah ke tol Ciawi, tol Cikampek, dan tol Jakarta-Merak.

"Kalau mereka keluar semua , sudah tidak ada space (ruang). Berapa pun polisi tidak akan menyelesaikan masalah kalau tidak ada keseimbangan antara volume kendaraan dan ketersediaan Jalan," kata Condro di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (26/12/2015).

Menurut dia, dengan adanya situasi itu petugasnya di lapangan tidak bisa mengantisipasi lonjakan kendaraan menjelang libur Natal kemarin. Sehingga macet berkepanjangan pun terjadi.

"Kenapa selama ini tidak terjadi kemacetan saat libur Lebaran, yang punya mobil tidak keluar bareng. Ada yang pakai angkutan umum, ojek, bus, dan lain lainnya. Tapi kemarin, semua kendaraan keluar berbarengan," Condro mengelak.

Selain itu, dia juga menilai warga masyarakat masih berpatokan menggunakan jalan tol sebagai cara paling cepat menuju lokasi tujuan. Padahal, ada jalur alternatif yang masih bisa dimanfaatkan warga sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas tol.

"Kemarin itu, semua ingin cepat, persepsi masyarakat kalau mau cepat lewat tol. Padahal kalau mau pakai arteri, masih banyak ruang," ucap Condro.

Terlepas dari itu, Pengamat Transportasi, Danang Parikesit menyayangkan pengunduran diri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub), Djoko Sasono.

Dia menilai, kemacetan parah di beberapa ruas terutama jalan tol menjelang Natal hanya kesalahan prediksi sehingga tak perlu membayarnya dengan pengunduran diri.

"Memang kemacetan kemarin cukup parah, tapi bukan alasan besar untuk mengundurkan diri. Kemacetan tanggal 24 Desember lalu sebenarnya merupakan fenomena," ujar Danang saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (27/12/2015).

Penyebab kemacetan, diuraikan Danang, karena kurangnya kemampuan melakukan analisis terhadap  perilaku masyarakat menghadapi libur nasional.

Menurutnya, jumlah trafik lalu lintas kendaraan saat Natal kemarin mengalami peningkatan signifikan sekitar tiga kali lipat dari hari-hari normal. Sementara kapasitas infrastruktur dan angkutan tidak berubah.
 
"Jadi masalah kemarin karena salah prediksi sehingga ke depan perlu kebijakan reformasi angkutan umum perkotaan dan angkutan penyeberangan sebagai solusi kemacetan," jelas Danang.

Berkaca dari kemacetan yang menghantui pengendara, berbagai pemangku kepentingan mulai berkoordinasi. Jasa Marga sebagai operator jalan tol mulai menyiapkan scenario guna mengurai kemacetan. Terutama di rest area dan pintu masuk-keluar tol. Kedua titik inilah yang kerap menjadi biang kemacetan tol.

Petugas gabungan mulai mempersiapkan langkah-langkah, guna mencegah kemacetan panjang pada puncak arus balik libur panjang Maulid Nabi dan Natal 2015. Diperkirakan, puncak arus balik terjadi Minggu 27 Desember.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengatakan, pihaknya akan mempermudah pengendara dalam menggunakan jalan tol. Seperti melewati Gardu Tol Otomatis (GTO), bilamana ruas-ruas tol arah ke Jakarta terjadi kemacetan panjang.

"Jasa Marga menyiapkan untuk semua gardu, baik Cikampek, Merak dan pintu tol lainnya. Gardu yang ada GTO-nya silakan dilalui," kata Adityawarman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (26/12/2015).
Dia menegaskan, para pengendara tidak perlu khawatir bila nantinya membayar biaya tol di pintu tol GTO. Jasa Marga, akan menanggung biayanya.

"Nanti akan dibayar lebih dulu oleh Jasa Marga. Nanti ada petugas kami di tiap-tiap gerbang tol nanti yang menjaga gerbang tolnya," jelas Adityawarman.

Hanya saja, ia kembali mengingatkan, GTO akan dibuka bila kemacetan mengular di ruas jalan tol pada saat arus balik. Sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas.

"Tapi kita imbau jangan masuk semua ke sana. Nanti GTO semua yang dipilih, manualnya kosong," pungkas Adityawarman.

Selain itu, skenario sistem contraflow juga disiapkan guna mengurai kemacetan. Contraflow, sambung dia, akan diberlakukan situasional tergantung tingkat kepadatan kendaraan di ruas tol, khususnya di Tol Cikampek.

"Misalnya, kalau masuk dari tol Cikampek menuju Jakarta, kan biasanya pukul 12.00 WIB dan 13.00 WIB sudah mulai padat. Kita akan terapkan contraflow," kata Adityawarman.

"Dari pengalaman kita, sekitar pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB juga padat, itu kemungkinan akan dilakukan sistem contraflow," imbuh dia.

Contraflow nantinya akan diberlakukan sepanjang 17 kilometer di Tol Cikampek. Dari kilometer 65 sampai kilometer 48 menuju Jakarta. Sehingga ada 4 jalur dari Tol Cikampek menuju ke Ibu Kota.

"Dari kilometer 65 ada 3 lajur, kita tambah dengan contraflow. Sehingga ada 4 lajur ke Jakarta. Mudah-mudahan bisa lancar," terang Adityawarman.

Sementara pihak Polda Metro Jaya melalui Direktur Lalu Lintas mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan kendaraan yang keluar tol guna memgurak antrean kendaraan di belakangnya.

"Kami gunakan kewenangan polisi untuk memprioritaskan kendaraan keluar tol melintasi traffic light 2 kali lampu hijau," ucap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Risyafuddin Nursin saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (27/12/2015).

Risyafuddin menjelaskan, pengendara yang keluar pintu tol menuju jalan arteri melintasi traffic light akan diberikan kesempatan melanjutkan laju kendaraan meskipun saat lampu perempatan menyala merah.

Risyafuddin beralasan tindakan itu guna mengurangi kemacetan lalu lintas  yang terjadi di jalur tol. Ia memperkirakan, jika jalur arteri lancar maka akan mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalur tol.



Sementara Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Komisarus Besar Sugihardi mengatakan, pihaknya menerjunkan Polwan untuk membantu petugas tiket Jasa Marga di pintu Masuk Cikopo.

"Untuk di Cikopo kita terjunkan Polwan bantu petugas Jasa Marga untuk menukar pembayaran, biar cepat dan menghindari antrean panjang," Sugihardi menambahkan.

Rest area yang kerap menjadi biang antrean kendaraan nantinya juga akan dilakukan pola contra flow, misalnya rest area di KM 62.

"Nanti kita ambil ruas yang dari Jakarta untuk contra flow, sehingga tidak ada antrean kendaraan yang ingin memasuki rest area km 62," jelas Sugihardi.

Selain pengaturan lalu lintas, Polda Jabar juga menyiapkan posko-posko yang dapat membantu para pengendara, misalnya posko kesehatan dan pengecekan kendaraan.