Menteri Tjahjo: APBD 2016 Semua Daerah Sudah Beres, Tinggal DKI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak ingin APBD 2016 DKI Jakarta bernasib seperti tahun lalu. Proses evaluasi APBD DKI Jakarta untuk 2016 saat ini telah masuk dalam tahap akhir. Diharapkan bisa segera disahkan 31 Desember 2015.

"Masuk tahap terakhir, mudah-mudahan sebelum 31 Desember selesai," kata Tjahjo usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Saat ini staf Kemendagri tengah mengevaluasi APBD 2016 milik DKI Jakarta. Kemendagri ingin memastikan fokus dan skala prioritas Pemprov DKI Jakarta selama 2016. Sehingga evaluasi bisa berjalan cepat.

"Kami hanya ingin fokus ada skala prioritas yang harus dicapai bagaimana mengatasi kemacetan dan banjir, kesehatan, pendidikan, membangun berapa infrastruktur di daerah pinggiran, termasuk rusun, saluran, dan sebagainya," tutur Tjahjo.

"Kami hanya memfokuskan pada skala yang prioritas, dan yang lain sudah bagus, yang direncanakan Pak Gubernur dan dewan. Sambil juga menyisihkan dana kerja sama dengan Tangerang Selatan, Depok, Bekasi menyangkut sampah dan sebagainya," jelas dia.

Menurut politikus PDIP itu, penyusunan APBD DKI Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun lalu. Permintaan percepatan penyusunan, kata dia, sangat direspons baik oleh Pemprov maupun DPRD Jakarta.

"Apapun jangan sampai tersandera anggaran nanti, kayaknya enggak ada masalah. Saya minta sama Pak Djarot untuk lebih detail mendiskusikan pada DPRD, membangun aspirasi dewan dan pemda, karena dari seluruh daerah yang sudah clear, Aceh sudah selesai enggak ada masalah," ujar dia.

"Tinggal DKI, saya kira enggak jadi masalah prinsip mengenai silpa (sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) saja," tutur mantan Sekjen PDIP itu.

Sementara itu, Wagub Djarot mengatakan, waktu 15 hari yang dibutuhkan Kemendagri mengevaluasi APBD terbilang singkat. Mengingat banyaknya mata anggaran dan kegiatan yang harus dicermati.

"Kita diskusi evaluasi di Kemendagri itu tanggal 31 Desember sudah selesai. Habis evaluasi Kemendagri tentu ada rekomendasi dari Kemendagri," kata Djarot.

"Dan ini kita bicarakan lagi dengan dewan, sehingga bisa selesai, Januari awal, 31 desember sudah selesai. Tinggal silpa dan PMP saja," pungkas pria berkumis tersebut.