Ketum PAN: Tak Patut Meminta Kursi Menteri ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, membantah partainya mendikte Presiden Joko Widodo soal perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja jilid II, yang kembali santer diisukan segera dilakukan. Apalagi, meminta 2 kursi menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Saya berkali-kali menyampaikan kalau itu hak prerogatif, silakan kepada Presiden itu kan hak Presiden, reshuffle atau tidak atau kapan reshuffle, itu terserah kepada Presiden," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Ketua MPR ini mengatakan, tidak patut apabila partai politik termasuk PAN merongrong Presiden untuk melakukan reshuffle. Sebab, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kita tidak dalam posisi apapun karena itu hak Presiden. Saya sering jumpa teman-teman partai baik KMP atau KIH, kami tak pernah membahas reshuffle, jatah menteri, tentu itu tidak patut karena bukan hak kita, itu hak Presiden," ujar Zulkifli.

Dia menyatakan, jika ada salah satu kader partainya ikut mengomentari isu reshuffle terlebih PAN akan mendapat jatah kursi menteri, ia sebagai ketua umum akan segera menegur kader yang bersangkutan tersebut.

‎"Kalau ada pengurus (kader) PAN, salah satu saja yang bicara, itu kan PAN pengurusnya banyak, ada ratusan, kalau ada 1 agak nyeleneh ya tentu nanti ditegur, diingatkan," tandas Zulkifli.

Presiden Jokowi menegaskan, perombakan kabinet adalah kewenangannya. Dia berharap, jangan ada pihak yang mendesaknya.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden," kata Jokowi usai bersepeda di Hari Bebas Berkendara Bogor, di depan gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Minggu 3 Januari 2015.