Nasir DPR: Dapat Rapor Merah, Bukan Berarti Kejagung Kiamat

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung mendapat posisi paling bontot sebagai lembaga dan kementerian. Tingkat akuntabilitas Kejaksaan Agung mendapat peringkat ke-77 alias paling bontot pada rapor yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (ManPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung mengaku prihatin atas penilaian yang sudah menjadi konsumsi publik itu. ‎Namun, hal tersebut bukan berarti Kejaksaan Agung sudah 'habis' karena mendapat posisi paling buncit dalam hal akuntabilitas.

"Merasa prihatin dengan hasil penilaian MenPAN-RB terhadap kinerja Kjaksaan Agung. Begitupun hasil itu bukan berarti kiamat bagi lembaga Korps Adhiyaksa itu," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berujar penilaian MenPAN-RB terhadap Kejaksaan Agung itu bukan berarti lembaga yang kini dipimpin HM Prasetyo itu buruk secara penegakan hukumnya. Dia pun mendorong agar Kejaksaan berbenah untuk terus memperbaiki diri.

"Bisa jadi penilaian rendah itu bukan dari aspek penegakan hukumnya, melainkan sisi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat jaksa. Saya mendorong agar Kejaksaan Agung segera memperbaharui dan  mengimplementasikan sistem kinerja yang berhubungan demgan pelayanan publik," ujar Nasir.

Dia enggan mengaitkan hasil penilaian MenPAN-RB terhadap Kejaksaan Agung dengan isu reshuffle Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, semua pihak harus memberikan kesempatan terhadap politikus Nasdem itu untuk membuktikan ‎dirinya mampu menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung.

"Soal itu saya serahkan sepenuhnya kepada presiden. Begitupun menurut saya ini tahun pertama kepimpinan Prasetyo, jadi bisa saja dia diberi kesempatan pada tahun kedua untuk memperbaiki performance dan kinerja Kejaksaan Agung‎," tandas Nasir Djamil.

Meski merilis hasil kinerja kementerian dan lembaga, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, evaluasi kementerian dan lembaga tidak terkait perombakan kabinet yang diisukan bakal dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.