JK: Bisnis Rokok Sudah Lampu Merah, Harus Kita Atasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan, rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia. Sebab, sebagian masyarakat memiliki kebiasaan kuat untuk membeli rokok. Dampaknya, perusahaan rokok pun makin lama makin untung.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, berkembangnya perusahaan rokok sampai jadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, sudah termasuk kategori lampu merah. Pemerintah pun akan mencari cara untuk membatasi peredaran rokok.

"‎Coba perusahaan apa yang sekarang terbesar di Indonesia salah satunya, hampir semua perusahaan rokok. Sampoerna sekarang begitu hebatnya. Bisnis rokok ini bukan turun, naik dia. Jadi, memang itu suatu tanda yang lampu merah sebenarnya yang kita harus atasi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

‎JK menegaskan, rokok bukanlah kebutuhan pokok. Mereka yang terbiasa merokok harus meninggalkan kebiasaan tersebut, apalagi yang berpenghasilan rendah.

"‎Otomatis rokok itu menimbulkan suatu pengeluaran yang tidak perlu sebenarnya. Apalagi kalau pendapatannya tidak naik, (harga) rokok naik, otomatis timbul seperti itu (kemiskinan), karena bukan kebutuhan pokok," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

‎Pemerintah, lanjut JK, sebenarnya telah berusaha untuk menekan laju peredaran rokok di masyarakat. Caranya, dengan meninggikan bea cukai rokok.

"‎Sebenarnya pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk terus menerus menaikkan cukai rokok kan? Kemarin kan lagi, sudah dinaikkan lagi," tutur dia.

"Karena itu, selalu di mana pun banyak negara pembatasan soal rokok itu diatur lewat kampanye, juga dengan harga," tambah JK.

Terbesar Kedua

Kepala BPS Suryamin sebelumnya mengatakan, rokok termasuk komoditas yang memberi kontribusi terbesar kedua sebesar 8,08 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan. Sedangkan di perdesaan kontribusinya 7,68 persen.

Suryamin mengatakan, konsumsi rokok membuat banyak orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan sehingga dianggap sebagai penduduk miskin. Pada September 2015, jumlah penduduk miskin tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk.

"Di perkotaan ataupun di perdesaan, rokok berada di urutan kedua sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan," ujar Suryamin di Kantor BPS, Senin 4 Januari 2016.