Mobil Dinas Dinilai Bebani APBD, Pemkot Balikpapan Pilih Sewa

Liputan6.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akan menyetop proyek pengadaan mobil dinas bagi pejabatnya. Pembelian mobil dinas pejabat dianggap hanya membebani keuangan daerah Balikpapan.

"Mulai tahun ini, tidak ada lagi proyek pengadaan mobil dinas pejabat Balikpapan," kata Sekretaris Kota Pemkot Balikpapan Sayid M Fadli, Kamis (7/1/2016).

Sebagai solusi, Sayid akan memanfaatkan jasa penyewaan mobil untuk mendukung kedinasan seluruh instansi hingga kepala daerah. Menurut dia, sistem itu lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas.

"Mobil sewa ini kami batasi usia penggunannya hanya selama 3-4 tahun saja. Kami tidak perlu memikirkan biaya perawatan hingga pemutihan kendaraan dinas yang sudah lama," ucap dia.

Pengadaan mobil milik daerah, lanjut Sayid, hanya terbatas bagi instasi tertentu seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans. Pihak swasta dipastikan tidak tertarik untuk menyewakan 2 jenis kendaraan itu yang berfungsi dalam melayani masyarakat.

"Nantinya kami hanya membeli 2 jenis kendaraan ini saja," ujar Sayid.

Sayid meyakini sistem baru itu setidaknya mampu memangkas 30 persen biaya perawatan seluruh kendaraan dinas dimiliki Pemkot Balikpapan. Alokasi dana yang dihemat bisa digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur lainnya.

Meski begitu, Sayid mengakui sistem itu belum mampu dilaksanakan secara maksimal di Pemkot Balikpapan. Dia berdalih, Pemkot Balikpapan masih terbebani biaya perawatan puluhan mobil dinas yang terlanjur dibeli dalam tahun anggaran sebelumnya.

Dia memaparkan, "Penyewaan mobil tahun ini mungkin hanya 3 atau 4 unit saja. Sebabnya, mobil dinas yang terlanjur dibeli dahulu kondisinya masih bagus untuk dipergunakan."

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendy sebelumnya sudah berulang kali menyebutkan ingin mengefisienkan anggaran daerah. Dia sempat mengeluhkan besarnya biaya perawatan mobil-mobil dinas pejabat yang menjadi beban Pemkot Balikpapan.

"Kedepannya harus lebih berhemat agar sesuai dengan komitmen pemerintah pusat," ucap dia.

Sistem sewa kendaraan dinas itu, sambung Rizal, diharapkan juga mampu mengurangi timbulnya praktek kecurangan dalam perawatan mobil dinas pejabat. Dengan begitu, kendaraan dinas yang dipakai para pejabat Balikpapan akan lebih efektif.

"Bisa saja penggantian ban memakai ban bekas dan laporannya adalah ban baru saat kami pakai sistem mobil daerah. Namun saat kerjasama dengan perusahaan rental mobil, kami bisa komplain bila perawatan kendaraan tidak maksimal," tutur Rizal.